DPR Setujui Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri Usai Pamer Data Survei Kepercayaan Publik

Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Listyo Sigit Prabowo setelah ia memaparkan data survei kepercayaan publik terhadap kepolisian dalam uji kelayakan dan kepatutan di kompleks parlemen, Kamis (1/10). Persetujuan seluruh anggota komisi yang mewakili delapan fraksi ini langsung membuka jalan bagi pengesahan nama Suyudi melalui Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Presiden dijadwalkan melantiknya sore ini bersamaan dengan agenda reshuffle kabinet.

Sebelum palu persetujuan diketuk, Suyudi mengurai deretan angka jajak pendapat dari berbagai lembaga survei. Ia merujuk pada survei Litbang Kompas yang dilaksanakan pada April 2026. Hasilnya mencatat 82,4 persen responden yakin kinerja Polri akan semakin baik ke depan. Angka itu bukan satu-satunya rujukan yang ia bawa ke hadapan para wakil rakyat.

Citra positif institusi Polri juga menunjukkan tren naik. Menurut pemaparan Suyudi, citra positif tersebut bergerak dari 64,4 persen pada 2025 menjadi 71,5 persen pada 2026. Kepuasan layanan ikut terkerek dari 65,3 persen menjadi 67,6 persen. Indeks profesionalitas layanan pun meningkat dari 7,76 menjadi 8,37. Suyudi menekankan pentingnya membaca data secara proporsional. "Data survei harus dibaca secara jernih, dan tidak dibeli hanya karena menguntungkan institusi," kata dia.

Selain Litbang Kompas, Suyudi membawa hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2025 yang menyatakan 71 persen responden percaya terhadap Polri dalam penegakan hukum. Ia secara spesifik membedakan lembaganya. "Saya tidak mencampur data ini dengan lembaga lain yang kebetulan menggunakan singkatan LSI," ucap Suyudi. Sebagai pembanding lebih mutakhir, ia menyebut Survei Nasional Indikator Politik Indonesia pada 15-21 Januari 2026 yang mencatat 67 persen responden cukup atau sangat percaya kepada Polri.

Pendekatan Suyudi terhadap angka-angka ini cukup terukur. "Sikap saya jelas, angka yang membaik adalah modal, bukan alasan untuk berpuas diri, angka yang rendah adalah peringatan, bukan alasan untuk defensif," tegasnya. Ia menambahkan bahwa semua survei harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan kepolisian. Pria yang menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025 ini sebelumnya pernah mengepalai Polda Banten dan menjabat Wakapolda Metro Jaya.

Namun, Suyudi tidak menutup mata terhadap realitas di lapangan. Ia menggarisbawahi bahwa capaian internal wajib dibaca bersama pengalaman masyarakat sehari-hari. Pola pengaduan yang ada menunjukkan penyelidikan, pelayanan, kepastian perkara, integritas, dan penggunaan kewenangan tetap menjadi titik rawan. Lima sektor inilah yang menurutnya harus terus dibenahi oleh jajaran kepolisian di seluruh tingkat komando.

Analisis Redaksi

Cara Suyudi mempresentasikan data survei di hadapan Komisi III DPR memperlihatkan pergeseran pendekatan kepemimpinan kepolisian. Calon Kapolri tidak lagi sekadar mengandalkan retorika institusional. Ia memaksa dirinya masuk ke ruang pembuktian berbasis angka. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa era kepemimpinan baru di tubuh Polri akan dituntut lebih responsif terhadap metrik kepuasan publik dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Yang patut diwaspadai justru terletak pada kesenjangan antara angka survei makro dan pola pengaduan mikro yang ia akui sendiri. Kenaikan indeks profesionalitas layanan menjadi 8,37 tidak otomatis menghapus keluhan soal kepastian perkara dan integritas petugas di lapangan. Masyarakat awam tidak mengukur keberhasilan polisi dari persentase di atas kertas, melainkan dari seberapa cepat laporan mereka ditindaklanjuti tanpa pungli atau intervensi pihak luar.

Pelantikan langsung oleh Presiden sore ini memberi Suyudi legitimasi politik penuh. Tantangan sesungguhnya baru dimulai saat ia kembali ke markas besar. Mengubah pola pengaduan yang selama ini bertumpu pada masalah penyelidikan dan penggunaan kewenangan membutuhkan perombakan sistem pengawasan internal yang jauh lebih radikal daripada sekadar mengutip survei. Modal kepercayaan 82,4 persen itu bisa menguap cepat jika janji evaluasinya berhenti di ruang rapat pimpinan.