DPR Setujui Komjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Pelantikan Digelar Siang Ini

Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pelantikan akan berlangsung Kamis (1/10) siang ini oleh Presiden RI Prabowo Subianto. "Insya allah setelah zuhur calon kapolri segera dilantik presiden," kata Puan dalam rapat paripurna.

Proses persetujuan itu bergerak sangat cepat. Prabowo mengajukan nama Suyudi melalui surat presiden ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan pada Kamis pagi. Hanya dalam hitungan jam, Komisi III DPR memberikan persetujuannya. Beberapa saat setelah rangkaian pengujian di komisi tersebut rampung, pencalonan Suyudi langsung dibawa dan diterima dalam rapat paripurna hari yang sama.

Di hadapan anggota dewan, Suyudi memaparkan visi misi bertema Polri Bersama Masyarakat. Ia mengakui secara terbuka bahwa memasuki dekade keempat perjalanan reformasi Polri, transformasi struktural, instrumental, dan terutama kultural bukanlah pekerjaan mudah. Pengakuan ini jarang terdengar dari mulut perwira tinggi yang sedang mencalonkan diri memimpin institusi sebesar kepolisian.

Sikap terbuka itu ia pertegas dengan pandangannya terhadap kritik publik. "Kritik dan keluhan publik masih kita terima. Bagi saya, hal itu bukan sesuatu yang harus ditutupi. Kritik yang berbasis fakta adalah sistem peringatan dini agar institusi mengetahui bagian mana yang harus segera diperbaiki," ujar Suyudi di ruang rapat Komisi III DPR.

Ia juga menyoroti Keputusan Presiden Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai momentum penting pembenahan internal. Suyudi menegaskan tujuan pembentukan komisi tersebut bukan untuk melemahkan Polri. Sebaliknya, langkah itu dirancang untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, kualitas pelayanan, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.

Jika amanah sebagai Kapolri resmi ia terima, Suyudi berjanji melanjutkan pembenahan dengan melihat kekurangan institusi secara jernih sekaligus menjaga capaian para pendahulunya. Tema Polisi Bersama Masyarakat, menurutnya, akan menjadi doktrin kepemimpinan dan arah transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi seluruh tugas kepolisian.

Analisis Redaksi

Kecepatan proses politik di Senayan hari ini menunjukkan sinyal kuat adanya konsolidasi penuh antara eksekutif dan legislatif. Dari pengiriman surat presiden pada pagi hari hingga palu persetujuan diketuk di rapat paripurna, semuanya selesai sebelum matahari bergeser ke barat. Tempo kilat semacam ini mengindikasikan bahwa komunikasi politik tingkat tinggi sudah tuntas jauh sebelum uji kepatutan digelar secara formal di ruang komisi.

Pengakuan Suyudi soal sulitnya transformasi kultural patut dicatat sebagai titik tolak kepemimpinannya nanti. Selama dua dekade meliput isu keamanan, saya melihat banyak jenderal menjanjikan perubahan besar namun gagap ketika berhadapan dengan budaya korps yang mengakar. Kesediaannya menjadikan kritik berbasis fakta sebagai sistem peringatan dini adalah retorika yang tepat, tetapi ujian sesungguhnya ada di lapangan saat anak buahnya berhadapan langsung dengan warga sipil.

Keberadaan Komisi Percepatan Reformasi Polri lewat Keppres Nomor 122/P Tahun 2025 memberi kerangka kerja yang jelas bagi Suyudi. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan komisi tersebut tidak sekadar menjadi stempel administratif belaka. Publik akan mengukur keberhasilan Kapolri baru ini bukan dari seberapa fasih ia berbicara tentang doktrin, melainkan dari seberapa cepat keluhan mereka di jalanan benar-benar berkurang.