Data Center AI Rp3,5 Triliun di Jatiluhur Berhenti Sementara, Tekanan Kebutuhan Air 640 MW Jadi Sorotan

Proyek data center berbasis kecerdasan buatan (AI) senilai Rp3,5 triliun milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, kini resmi dihentikan sementara. Penghentian ini terjadi karena terkendala perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang ternyata masih dalam proses. Langkah ini menjadi krusial mengingat skala proyek yang masif, yakni membutuhkan pasokan listrik hingga 640 megawatt dan konsumsi air yang besar untuk sistem pendinginan.

Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye Isu Perkotaan dan Kebijakan Tata Ruang WALHI, menyoroti bahwa proyek ini bukan hanya kebutuhan, melainkan juga ancaman. Ia menilai perlu adanya aturan khusus untuk memastikan tidak ada pelanggaran lingkungan, mengingat jumlah data center di Indonesia sudah lebih dari 200 titik. "Jangan buru-buru membuka investasi. Harus dicek daya tampung dan daya dukung," tegas Wahyu kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (30/9). Tekanan terhadap tata ruang dan daya dukung lingkungan menjadi argumen utama penghentian sementara ini.

Mariana Marselina, ahli teknologi pengelolaan lingkungan FTSL ITB, memperjelas aspek ekologis yang kerap diabaikan. Waduk Jatiluhur memiliki banyak fungsi bagi masyarakat, seperti penyediaan air baku, irigasi, dan kebutuhan domestik. "Kekhawatiran yang timbul tersebut saya rasa wajar ya dan justru perlu dijawab dengan data," ujar Marselina. Ia menekankan pentingnya mengetahui sumber air, sistem pengambilannya, dan apakah kebutuhan masyarakat diprioritaskan sebelum operasi penuh dimulai. Karakteristik air limbah dan perubahan tata guna lahan pada area 8.000 meter persegi juga menjadi poin kritis.

Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air (PRLSDA) BRIN menambahkan dimensi teknis yang sering luput dari perhatian. Mereka mendesak dilakukannya analisis neraca air dan simulasi operasi waduk yang memasukkan data center sebagai pengguna baru. "Selain jumlah air yang diambil, juga perlu dihitung terkait berapa besar air yang benar-benar dikonsumsi melalui evaporasi dan blowdown," jelas PRLSDA. Panas yang dihasilkan perangkat keras AI dapat memicu penguapan air waduk, sebuah efek tidak langsung yang memerlukan simulasi operasi waduk yang ketat.

Dari sisi pemerintahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menyatakan dukungan Pemprov terhadap pembangunan, namun tetap waspada terhadap pemenuhan ketentuan. "Skalanya cukup besar," kata Adi Komar pada Selasa (29/9). Regulasi seperti PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang perlindungan lingkungan dan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang tata ruang harus dipenuhi secara ketat. Sampai berita ini diturunkan, pihak BDx belum memberikan komentar resmi mengenai penghentian proyek ini.

Analisis Redaksi

Penghentian sementara ini menandai matinya asumsi bahwa investasi teknologi hijau otomatis ramah lingkungan. Di balik label "kecerdasan buatan", tersembunyi realitas fisik yang berat: 640 megawatt daya dan konsumsi air masif. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan persoalan kedaulatan data yang terikat pada keterbatasan sumber daya alam. Jika daya dukung tidak dihitung dengan presisi, teknologi canggih justru bisa memusnahkan fondasi ekologis yang menopangnya.

Tuntutan untuk regulasi khusus menjadi sinyal bahwa kerangka hukum Indonesia masih tertinggal dari laju adopsi AI. Kebutuhan akan kajian dampak kumulatif, apalagi jika beberapa data center tumbuh serentak di satu wilayah, adalah langkah logis yang tak bisa ditawar. Tanpa ini, kita berisiko menukar keberlanjutan lingkungan dengan lonjakan ekonomi sesaat.

Langkah selanjutnya bergantung pada kualitas data dari evaluasi AMDAL. Jika data menunjukkan defisit air bersih atau gangguan pada irigasi, proyek ini harus direvisi atau dibatalkan. Publik berhak atas transparansi penuh mengenai neraca air sebelum tombol "on" ditekan kembali.