Bahlil Lahadalia Rangkap Jabatan, Kabinet Prabowo Kini Punya 8 Menteri Koordinator

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi pada Kamis (1/10). Pelantikan ini sekaligus menandai lahirnya pos kementerian koordinator kedelapan dalam susunan kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran.

Bahlil mengakui langsung bahwa ia diamanahkan menjalankan dua jabatan sekaligus. "Amanah dari Bapak Presiden untuk bangsa dan negara. Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab (Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya), untuk Menko merangkap merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," ujar Bahlil sesaat sebelum masuk ke Istana, Kamis (1/10).

Kementerian koordinator dengan nomenklatur tersebut sebelumnya memang belum ada dalam struktur pemerintahan. Per 1 Oktober 2026, deretan kementerian koordinator kabinet Prabowo dipimpin oleh delapan menteri. Susunan itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain empat pos tersebut, terdapat pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Menteri Koordinator Bidang Pangan; dan yang terbaru, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi. Penambahan ini membuat arsitektur kabinet semakin padat dibandingkan masa-masa awal pemerintahan.

Bidang hilirisasi dan energi merupakan salah satu program strategis andalan pemerintahan Prabowo. Mimpi besar presiden adalah menjadikan hilirisasi kunci transformasi perekonomian Indonesia melalui peningkatan nilai tambah komoditas strategis. Langkah konkret sudah berjalan. Pada April lalu, Prabowo melakukan groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional dengan total investasi sebesar Rp116 triliun.

"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," ujar Prabowo di Jawa Tengah, Rabu (29/4). Angka investasi ratusan triliun itu menuntut koordinasi lintas kementerian yang masif agar tidak mandek di level birokrasi teknis.

Namun, besarnya jumlah figur dalam kabinet pemerintahan Prabowo telah menimbulkan sorotan tajam. Banyak pihak menyoroti risiko tumpang tindih tanggung jawab antarkementerian koordinator dan potensi membengkaknya anggaran belanja negara akibat penambahan struktur baru tersebut.

Analisis Redaksi

Pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi menunjukkan ambisi politik yang sangat spesifik dari Prabowo. Proyek bernilai Rp116 triliun yang mencakup 13 proyek strategis jelas membutuhkan komando khusus. Namun, keputusan membiarkan Bahlil Lahadalia merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM sekaligus Menko menciptakan anomali tata kelola. Seorang menteri teknis kini mengoordinasikan dirinya sendiri bersama kementerian lain, sebuah situasi yang secara logis berpotensi mengaburkan fungsi pengawasan internal.

Delapan kementerian koordinator adalah jumlah yang luar biasa gemuk untuk satu kabinet. Risiko tumpang tindih kewenangan bukan lagi sekadar kekhawatiran teoretis, melainkan ancaman nyata terhadap kecepatan eksekusi program. Ketika terlalu banyak meja koordinasi, proses pengambilan keputusan justru rawan melambat karena masing-masing Menko harus saling menyelaraskan batas wilayah kerjanya, terutama antara Menko Perekonomian dan Menko Hilirisasi dan Energi yang irisan tugasnya sangat tebal.

Langkah selanjutnya yang wajib dicermati publik adalah penerbitan peraturan presiden tentang rincian tugas dan fungsi kementerian baru ini. Tanpa batasan kewenangan yang presisi, pembengkakan anggaran yang disorot banyak pihak akan benar-benar terjadi tanpa diikuti percepatan realisasi investasi. Rakyat berhak menuntut bukti bahwa penambahan pos ini menghasilkan efisiensi, bukan sekadar menambah kursi bagi elite politik.