Wamendagri Bima Arya Tegaskan Daerah sebagai Frontliners Ketahanan Energi di Sesko AU

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, secara tegas memposisikan pemerintah daerah sebagai frontliners dalam penguatan ketahanan energi nasional. Pernyataan ini ia sampaikan saat memberikan kuliah umum di hadapan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU) Angkatan 65 di Gedung Widya Mandala I, Sesko AU, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (30/9). Bagi Bima, kemandirian di sektor energi bukan sekadar isu teknis, melainkan fondasi strategis untuk mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju dalam 20 tahun ke depan.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan bahwa Indonesia berpeluang naik ke jajaran lima kekuatan ekonomi terbesar dunia. Namun, Bima mengingatkan bahwa peluang ini rentan jebol jika bangsa ini masih bergantung pada pihak asing di sektor vital. "Tidak ada negara yang bisa meloncat dari negara menengah ke maju tanpa membangun kemandirian negara," tegasnya dalam keterangan tertulis. Ketergantungan pada sektor tertentu, terutama energi, dinilai bisa menggerus ketahanan nasional di tengah turbulensi geopolitik yang tak bisa diprediksi.

Ancaman terhadap negara pun telah berubah bentuk. Dulu, kita bicara meriam dan tank. Sekarang, ancaman datang dari ranah siber, perang informasi, dan kerentanan pasokan energi. Bima menilai bahwa energi telah menjadi nadi dari hampir seluruh aspek kehidupan modern, mulai dari layanan publik, industri, transportasi, hingga sistem pertahanan dan infrastruktur digital. Guna menjaga nyali ini tetap berdetak, pemerintah mendorong tiga strategi utama: percepatan transisi ke energi baru terbarukan, penguatan cadangan dan diversifikasi, serta efisiensi konsumsi melalui elektrifikasi. Salah satu contoh nyata yang ditonjolkan adalah pengolahan sampah menjadi listrik di Bogor.

Potensi daerah dalam hal ini krusial. Setiap daerah diminta memetakan secara detail potensi energi, kapasitas fiskal, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kekayaan alamnya. Di sinilah peran pemerintah daerah menjadi penentu. Bima memberikan contoh konkret bagaimana inovasi lokal bisa berdampak nasional. Di Bogor, wilayah tersebut menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah per hari. Sebagian dari volume sampah raksasa itu kini diolah menjadi energi listrik. Langkah ini dinilai sebagai terobosan ganda: mengurangi volume sampah yang menumpuk sekaligus menyediakan sumber energi baru yang mandiri. Pemerintah menargetkan volume penumpukan sampah akan berkurang signifikan dalam beberapa tahun ke depan melalui pola seperti ini.

Kuliah umum ini bukan sekadar transfer ilmu, melainkan penanaman mindset bagi calon pemimpin TNI AU. Para Perwira Siswa Sesko AU diharapkan memahami bahwa ketahanan energi tidak berdiri sendiri. Ia teranyam kuat dengan pembangunan daerah dan stabilitas nasional. Kolaborasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan menjadi kunci untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Tanpa fondasi energi yang kuat, proyeksi ekonomi sebesar apa pun akan tinggal angan-angan.

Analisis Redaksi

Langkah strategis Bima Arya untuk menyisipkan isu ketahanan energi ke dalam kurikulum pendidikan prajurit staf tingkat tinggi ini cukup brilian. Selama ini, narasi keamanan nasional terlalu sering terpaku pada ancaman militer konvensional atau ideologi. Dengan memperluas definisi ancaman ke ranah energi dan siber, pimpinan redaksi ini melihat bahwa Sesko AU menjadi forum tepat untuk menyatukan perspektif pertahanan dan ekonomi. Jika para jenderal dan calon perencana strategis TNI tidak paham bahwa kelangkaan energi bisa mengancam keamanan negara, maka perencanaan pertahanan kita akan timpang.

Peran pemerintah daerah sebagai frontliners juga menjadi poin yang perlu diawasi ke depannya. Teori saja tidak cukup; eksekusinya ada di level daerah. Kemampuan daerah untuk mengidentifikasi potensi energi dan mengelola infrastruktur seperti pengolahan sampah menjadi listrik akan menentukan seberapa cepat target diversifikasi energi tercapai. Tanpa sinergi fiskal dan teknologi yang kuat di daerah, sentralisasi kebijakan energi akan tetap terjebak di level perencanaan. Publik perlu mewaspadai apakah komitmen ini diikuti dengan alokasi anggaran nyata atau hanya berhenti di permukaan pidato.