Tito Karnavian Dorong Perluasan Agen Perlinsos: Validasi Bansos Cukup 5-7 Detik Pakai Wajah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara tegas mendorong perluasan peran agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di tingkat akar rumput guna memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Langkah strategis ini bertujuan mempercepat validasi data penerima bantuan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses atau kesulitan menggunakan perangkat digital. Bagi Tito, kehadiran relawan lokal ini bukan sekadar tambahan, melainkan komponen krusial dalam ekosistem Perlinsos Digital.

Pernyataan itu diutarakan Mendagri saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Pembahasan Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (30/9). Dalam paparannya, ia menjelaskan mekanisme teknis di mana agen yang telah terlatih menggunakan smartphone untuk memindai wajah warga. "Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen inilah kemudian dilatih, dan kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Dan ini kecepatannya sangat tinggi sekali karena hanya lima sampai tujuh detik saja, begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung [muncul]," kata Tito. Efisiensi waktu ini menjadi kunci utama dalam memotong birokrasi lama.

Keandalan sistem ini bertumpu pada integrasi data Kedudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menyimpan data biometrik, mulai dari sidik jari, wajah (face recognition), hingga retina. Data ini tidak berdiri sendiri, melainkan diintegrasikan dengan data dari kementerian dan lembaga lain untuk membentuk profil penerima yang komprehensif. Tito mencontohkan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek kepemilikan tanah, serta kepolisian untuk memverifikasi kepemilikan kendaraan. Integrasi lintas sektor ini krusial untuk profiling masyarakat agar bansos benar-benar diterima oleh pihak yang berhak, menghindari bocornya bantuan ke kelompok yang tidak layak.

Implementasi di lapangan juga menyesuaikan karakteristik lokal. Di Bali, misalnya, agen Perlinsos diisi oleh kader posyandu, memanfaatkan struktur sosial tradisional seperti banjar untuk memudahkan pengumpulan data. "Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial," ujar Tito. Fleksibilitas ini diharapkan bisa mereplikasi keberhasilan di daerah lain dengan konteks sosial yang berbeda.

Untuk mendukung operasionalisasi sistem ini, Kemendagri telah menyiapkan dukungan penuh melalui Direktorat Jenderal Dukcapil beserta tim terkait. "Kami siap dari Kemendagri, dengan Ditjen Dukcapil dan tim lengkap untuk membantu melakukan pelatihan, menyiapkan sistem," pungkas Tito. Selain memvalidasi identitas, sistem ini juga akan memetakan jenis bantuan, baik tunai maupun non-tunai, sehingga pemetaan kebutuhan bisa lebih akurat. Rencana implementasi penuh ditargetkan berjalan mulus pada tahun 2027.

Analisis Redaksi

Perluasan agen Perlinsos menandai pergeseran paradigma dari verifikasi sentralistik menjadi validasi partispipatif berbasis teknologi. Dengan mengandalkan kecepatan biometrik yang relatif murah dan cepat, negara mampu memperbarui basis data bansos secara berkala, bukan hanya saat data diinput pertama kali. Ini adalah solusi untuk masalah klasik: data penerima bansos yang cepat basi atau tidak akurat. Tantangan sebenarnya bukan lagi pada teknologi, melainkan pada kesiapan agen lokal di ribuan desa untuk beroperasi secara konsisten dan independen.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi bias dalam sistem profiling. Meskipun data dari BPN dan kepolisian membantu mengesekusi kelayakan, integrasi data antarlembaga memerlukan standar privacy yang ketat. Jika data biometrik dan aset personal tersebar atau disalahgunakan, justru bisa menimbulkan risiko keamanan data bagi warga miskin yang menjadi target utama. Selain itu, keandalan sistem ini bergantung pada kualitas internet dan distribusi smartphone di daerah terpencil. Tanpa infrastruktur digital yang memadai, klaim kecepatan 5-7 detik validasi akan sulit tercapai secara merata di seluruh Indonesia. Kemenko PMK dan Kemendagri harus memastikan "last-mile connectivity" tidak menjadi titik lemah dari ambisi modernisasi bansos ini.