Rupiah Tembus Rp18.000: Ancaman Inflasi Mengintai Kenaikan Harga Roti, Ayam, dan Cicilan Kredit

Rupiah kembali terpuruk menembus ambang psikologis Rp18.000 per dolar AS pada perdagangan Selasa (29/9) sore. Mata uang Garuda ditutup lemah di posisi Rp17.981 setelah sempat menyentuh titik terendah Rp18.012 di tengah hari. Anjloknya nilai tukar ini bukan sekadar fluktuasi teknis, melainkan sinyal melemahnya fundamental rupiah di tengah badai tekanan global yang mulai menguji ketahanan ekonomi domestik.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin Gunawan Hutapea, mengidentifikasi dua pemicu utama. Pertama, kekhawatiran akan tekanan inflasi global yang masih berlanjut. Kedua, risiko fiskal yang memburuk. Tekanan ini sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus US$108 per barel, dipicu belum tercapainya kesepakatan terkait pembukaan Selat Hormuz. Kondisi tersebut mendorong ekspektasi pengetatan kebijakan moneter Amerika Serikat lebih lanjut, membuat dana asing enggan bertahan di instrumen berisiko.

Faktor internal juga memperburuk situasi. Permintaan valuta asing (valas) dari importir menjelang akhir kuartal III 2026 sedang tinggi. Di saat bersamaan, arus keluar dana dari portofolio aset negara emerging markets tengah meningkat seiring naiknya yield obligasi. Kombinasi kedua faktor ini menciptakan tekanan jual yang masif terhadap rupiah, mengurangi likuiditas pasar valas secara signifikan.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, memproyeksikan dampak langsung bagi rumah tangga. Jika rupiah bertahan di level Rp18.000, biaya barang yang bergantung pada dolar AS akan melonjak. Kenaikan ini tidak hanya mengenai produk impor, tetapi juga barang lokal karena proses produksi domestik masih sangat bergantung pada komponen luar negeri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari-Juli 2026 menunjukkan impor bahan baku dan bahan penolong mencapai US$116,7 miliar, atau sekitar 71,45 persen dari total impor sebesar US$163,3 miliar.

Implikasinya akan terasa di rak toko. Dampak pelemahan rupiah masuk melalui bahan kimia, komponen elektronik, plastik, bahan farmasi, dan mesin. Josua menekankan, masyarakat tidak perlu membeli barang impor untuk merasakan dampaknya. Harga gandum dan kedelai yang naik akan diteruskan ke mie, roti, tahu, dan tempe. Biaya pakan ternak yang membengkak akan mendorong lonjakan harga ayam dan telur. Efek domino ini membebani perusahaan, yang terpaksa menaikkan harga jual atau memangkas margin, sehingga memicu inflasi dan erosi pendapatan riil masyarakat.

Jalur kedua dampaknya melalui suku bunga. Jika inflasi melonjak karena depresiasi rupiah, ruang bagi Bank Indonesia untuk menahan suku bunga menjadi semakin sempit. Jika suku bunga ditahan tinggi, beban cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan akan terasa lebih berat. Bagi UMKM, biaya modal kerja akan membengkak, mempersempit ruang gerak usaha kecil di tengah daya beli yang melemah.

Analisis Redaksi

Kesimpulannya, pelemahan rupiah kali ini memiliki karakteristik yang berbeda dari guncangan pasar sebelumnya karena sumbernya yang ganda: eksternal dan struktural. Faktor global seperti harga minyak dan kebijakan Federal Reserve sulit dikendalikan dari dalam, sementara ketergantungan domestik pada bahan baku impor membuat sektor produksi sangat rentan. Data BPS yang menunjukkan 71,45 persen impor berupa bahan baku mengisyaratkan bahwa masalah struktural inilah yang membuat rupiah sulit pulih cepat ketika sentimen global buruk. Tanpa diversifikasi sumber bahan baku, tekanan pada harga domestik akan terus berlanjut.

Respon kebijakan menjadi krusial. Rizal Taufikurahman dari INDEF memberikan perspektif bahwa penguatan dolar sebenarnya menguntungkan eksportir dengan kandungan lokal tinggi, pariwisata, dan penerima remitansi. Namun, bagi industri yang bergantung bahan baku impor atau memiliki utang valas, ini adalah beban berat. Rizal mengingatkan bahwa yang harus diwaspadai bukan sekadar level kurs, melainkan kecepatan dan persistensi pelemahan, terutama jika disertai capital outflow dan penyusutan cadangan devisa.

Langkah selanjutnya secara logis adalah fokus pada penguatan intervensi pasar dan optimalisasi pasokan devisa ekspor, bukan panik dengan menaikkan suku bunga acuan secara drastis. Kenaikan BI Rate harus diposisikan sebagai opsi terakhir karena risikonya sangat tinggi: menekan penyaluran kredit dan melambatkan pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ditangani dengan tepat, siklus perlambatan konsumsi dan terhambatnya investasi baru bisa mengunci ekonomi dalam kondisi stagflasi ringan, di mana inflasi naik namun pertumbuhan melambat.