Polisi Tetapkan Masinis ARB sebagai Tersangka, Temuan KNKT Jadi Bahan Pertimbangan Penyidikan

Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP I Dewa Anom Danujaya mengonfirmasi penetapan masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN sebagai tersangka pada Selasa (29/9), dengan hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyidikan.

Penetapan status tersangka ini didasari oleh metode investigasi kriminal saintifik yang diterapkan penyidik. Anom menegaskan bahwa penyidik telah memeriksa 54 orang saksi, menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV), data logger, serta rekaman komunikasi Pusat Kendali Perkeretaapian (PKP) dengan masinis. "Dari KNKT juga sudah dijelaskan kemarin, dari KNKT kaitannya dengan data-data yang disampaikan, tapi tidak ada kaitannya dengan hubungan menentukan posisi orang sebagai bersalah, baik dari siapa pun itu," tegas Anom. Proses hukum ini melibatkan analisis mendalam terhadap barang bukti dan dokumen operasional untuk memastikan objektivitas keterangan ahli.

Kecelakaan tragis ini bermula dari mogoknya taksi Green SM di tengah perlintasan sebidang pada Senin (27/4) malam akibat gangguan keamanan sistem kelistrikan. Mobil tersebut dihantam oleh KRL Commuter Line, menyebabkan satu rangkaian KRL tujuan Cikarang berhenti darurat di Stasiun Bekasi Timur. Dalam kondisi berhenti, rangkaian KRL itu justru ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek. Dampaknya fatal, gerbong belakang khusus wanita ringsek dan merenggut belasan nyawa warga.

Laporan akhir KNKT yang dirilis pekan ini mengidentifikasi enam faktor utama penyebab kecelakaan. Faktor pertama adalah tidak teridentifikasinya kondisi hazard hubungan persinyalan di antara Stasiun Bekasi dan Bekasi Timur, di mana masinis tidak mendapatkan sinyal aspek kuning sebagai peringatan awal. Kedua, terdapat masalah komunikasi darurat ketika KRL tidak melakukan panggilan emergency ke PPKP. Ketiga, kegagalan komunikasi KA 5568A terjadi karena informasi kereta yang terhenti di JPL 86 tidak tersampaikan ke PPKP Selatan yang sedang sibuk menangani kecelakaan tersebut.

Faktor keempat melibatkan ketiadaan mekanisme penyampaian informasi antara PPKP Selatan dan PPKP Timur, sehingga masinis KA 4B kekurangan data situasi sekitar. Kelima, terdapat kegagalan identifikasi aspek Sinyal Pembantu UB 104 yang dipengaruhi oleh visibilitas buruk dan fenomena light scattering pada windshield lokomotif. Terakhir, KNKT mencatat ketiadaan prosedur pengereman darurat saat kereta berkecepatan tinggi melintasi jalan rel lengkung, membuat penanganan bergantung pada penilaian subjektif masinis. AN dijerat dengan Pasal 323, 324, atau 474 KUHP serta Pasal 198 dan/atau 206 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, dengan ancaman hukuman 5-12 tahun penjara.

Analisis Redaksi

Langkah kepolisian untuk mengintegrasikan temuan KNKT sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai bukti satu-satunya, menunjukkan pendekatan yuridis yang hati-hati. Dengan menggunakan metode scientific crime investigation dan memeriksa puluhan saksi serta data teknis, penyidik berupaya membangun konstruksi hukum yang kuat di luar sekadar kelalaian individual. Fakta bahwa AN dijerat dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun menunjukkan beratnya konsekuensi hukum atas kegagalan sistemik yang menelan korban jiwa.

Yang perlu diwaspadai dari kasus ini adalah potensi dominasi faktor organisasional dalam proses hukum. Meskipun KNKT menyimpulkan mayoritas penyebab berasal dari sistem dan kelalaian SOP di tingkat manajerial, mekanisme pidana saat ini masih berfokus pada individu sebagai tersangka. Jika vonis hanya menjatuhkan hukuman pada masinis tanpa menyentuh tanggung jawab korporat atau penyedia layanan, hal ini bisa menjadi preseden buruk untuk akuntabilitas keselamatan transportasi publik di masa depan.