Mendagri Tito Karnavian Lantik Mayjen TNI Edi Nurhabad Jadi Deputi Infrastruktur BNPP

Mayjen TNI Edi Nurhabad resmi ditunjuk sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik perwira tinggi TNI tersebut di Kantor BNPP, Jakarta, pada Rabu (30/9). Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 121/TPA Tahun 2026, di mana Tito bertindak sebagai Kepala BNPP.

Dalam amanatnya, Tito menegaskan bahwa pengangkatan personel aktif TNI ke posisi strategis di BNPP kini memiliki landasan hukum yang jelas. Ia merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Regulasi baru tersebut secara eksplisit membuka jalan bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan di lembaga perbatasan.

Tito Karnavian menekankan bahwa kehadiran Edi Nurhabad diharapkan membawa napas segar sekaligus mendongkrak kinerja lembaga. Menurutnya, meskipun pelaksaan tugas BNPP selama ini berjalan baik, masih ada ruang optimasi yang signifikan. "Khusus untuk di bidang infrastruktur ini, saya minta nanti Pak Edi Nurhabad, dan juga seluruh direktur yang ada, tiga direktur yang di bawah, serta para kasubdit yang ada, benar-benar bisa memahami, memetakan permasalahan-permasalahan infrastruktur di perbatasan," ujar Tito dalam acara tersebut.

Arahan operasional yang diberikan sangat spesifik. Tito meminta jajarannya untuk tidak membiarkan persoalan infrastruktur di kawasan perbatasan terabaikan. Ia menekankan bahwa pembangunan yang merata adalah kunci penguatan rasa keadilan bagi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, proses pemetaan masalah harus diikuti dengan penentuan skala prioritas yang ketat. "Jadi, pahami problem, petakan problem di bidang infrastruktur perbatasan, dibuat prioritas mana yang diperlukan, karena pasti banyak sekali, enggak semua bisa dikerjakan," tegas Mendagri.

Strategi kerja ke depan difokuskan pada pembuatan *roadmap* pembangunan bertahap. Tito mencontohkan perencanaan tahun 2027, 2028, hingga 2029 agar proyek strategis tidak tumpang tindih atau mandek. Dalam konteks ini, integrasi dengan program nasional menjadi imperatif. Tito menyoroti pentingnya sinergi antara program perumahan rakyat yang diupayakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta proyek lain seperti pembangunan jembatan dan revitalisasi sekolah. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin dan Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Edfrie Richard Maith turut hadir dalam prosesi tersebut.

Sebagai penutup, Tito membuka kanal komunikasi langsung dengan tim perbatasan. Ia mengingatkan jajarannya untuk segera melapor jika ada kebijakan yang butuh percepatan. "Jangan segan melapor, menyampaikan informasi, kalau memang perlu memberikan suatu masukan yang bagus, dan dianggap urgent, temui saya," tandasnya. Sikap ini mengindikasikan adanya kontrol pusat yang lebih ketat terhadap eksekusi program di daerah terluar.

Analisis Redaksi

Pengangkatan Mayjen TNI Edi Nurhabad mengindikasikan pergeseran paradigma pengelolaan perbatasan dari sekadar administrasi kewilayahan menjadi pendekatan pertahanan-integratif. Regulasi UU 3/2025 menjadi fondasi legal yang menghapus hambatan birokratis sebelumnya, memungkinkan personel TNI aktif membawa pengalaman operasional lapangan ke meja kebijakan. Hal ini relevan mengingat kompleksitas ancaman di perbatasan yang sering kali bersinggungan dengan keamanan non-militer dan pembangunan infrastruktur.

Titik kritis berikutnya terletak pada eksekusi *roadmap* 2027-2029 yang diminta Tito Karnavian. Tantangan terbesar bukan pada desain kebijakan, melainkan pada sinkronisasi antarkementerian. Integrasi program perumahan dari Maruarar Sirait dengan proyek infrastruktur BNPP memerlukan koordinasi teknis yang presisi. Jika tidak terkelola dengan baik, risiko terjadi proyek ganda atau keterlambatan di lokasi yang sama sangat tinggi. Keberhasilan Edi Nurhabad akan diukur dari seberapa cepat ia bisa memetakan *bottleneck* ini dan melaksanakannya sesuai prioritas nasional.