KPK Sita Dokumen HGB dari Kantor Bela Parahyangan, Diduga Mirip Skema Suap Summarecon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyita dokumen perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) dari kantor swasta Bela Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat, Selasa (29/9). Penyerbuan ini menjadi langkah kunci dalam mengurai benang merah dugaan suap di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melibatkan transaksi haram bernilai ratusan miliar rupiah. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan, barang bukti tersebut merupakan dokumen vital terkait pengurusan HGB ke Kementerian ATR/BPN yang menjadi sumber konflik lahan.

Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik KPK secara ketat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Menurut Budi, pihak Bela Parahyangan diduga kuat berperan memberikan sejumlah uang kepada oknum di kementerian tersebut untuk mempercepat atau memuluskan proses pengurusan HGB. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa skema ini hampir identik dengan perkara PT Summarecon Tbk. sebelumnya, di mana terdapat sengketa lahan antara perusahaan dan warga yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik (SHM). Dalam kasus Summarecon, warga mengajukan pemblokiran lahan, dan dugaan suap terjadi untuk membuka blokir tersebut agar perusahaan dapat memproses HGB lewat Kantor Pertanahan (Kantah) Bogor.

Pola serupa ditemukan dalam kasus Bela Parahyangan ini. KPK menduga adanya praktik suap yang bertujuan membuka blokir lahan sengketa dan memproses HGB di Kantor Pertanahan tertentu. Budi mengisyaratkan bahwa dari hasil penggeledahan ini, penyidik akan mendalami lebih lanjut lahan-lahan mana saja yang terlibat serta Kantor Pertanahan apa saja yang menjadi titik transaksinya. Dugaan suap ini bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas yang melibatkan politisi dan pejabat tinggi di kementerian terkait.

Kasus ini merupakan perpanjangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9). Saat itu, KPK menangkap 19 orang dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp106,3 miliar. Dari kasus besar tersebut, KPK telah menetapkan delapan tersangka, termasuk Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, dan mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto. Keempat tersangka lainnya, yaitu Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi, disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Para tersangka kini ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama.

Implikasi dari kasus ini sangat berat bagi tata kelola pertanahan di Indonesia. Keterlibatan pejabat tinggi dan politikus menunjukkan adanya praktik 'perekat' dalam birokrasi yang memanfaatkan posisi untuk keuntungan finansial di balik sengketa lahan. Penahanan para tersangka hingga 4 Oktober 2026 menandakan KPK serius mengoreksi praktik jual beli izin yang merugikan hak warga atas tanah. Penyitaan dokumen HGB ini menjadi amunisi logis untuk membuktikan alur dana haram yang memutasi dari swasta ke oknum negara, mengancam stabilitas kepemilikan lahan di berbagai wilayah, termasuk di Jawa Barat dan Bogor.

Analisis Redaksi

Secara substantif, kasus Bela Parahyangan mengkonfirmasi adanya sistematisasi suap dalam sektor pertanahan yang melampaui sekadar kealpaan administratif. Kemiripan skema dengan kasus Summarecon menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi 'standar industri' di balik layar untuk mengakali sengketa hukum lahan. Pola pemblokiran oleh pemilik SHM yang kemudian dihilangkan lewat jalur non-prosedural (suap) merusak integritas data pertanahan nasional dan melemahkan kepercayaan publik terhadap Kantor Pertanahan.

Keterlibatan orang kepercayaan Menteri Nusron Wahid dalam daftar tersangka merupakan sinyal alarm keamanan politik di tubuh kementerian tersebut. Ini bukan lagi sekadar masalah moral pejabat individu, melainkan indikasi kerentanan struktural di mana akses ke pusat keputusan pertanahan dapat dibeli. Masyarakat perlu mewaspadai bahwa penyelesaian sengketa lahan di wilayah-wilayah seperti Bandung Barat dan Bogor kini menjadi zona rawan konflik hukum jika tidak dikawal oleh transparansi data yang ketat. Langkah logis selanjutnya dari KPK adalah memetakan seluruh jaringan birokrat di Kantah terkait yang berpotensi menjadi penerima suap, serta mengaudit ulang seluruh proses penerbitan HGB yang dipicu oleh dokumen yang disita dari Bela Parahyangan ini.