Kawasan Mewah Lapas Cibinong Dibongkar, Rieke Ditekankan Bukti Fisik Harus Disegel

Tiga hunian mewah di kompleks Lapas Kelas IIA Pondok Rajeg, Cibinong, Bogor, resmi dibongkar menggunakan alat berat pada Rabu (30/9). Langkah tegas ini diambil oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) di bawah pengawasan langsung Komisi XIII DPR RI. Tujuannya tunggal: menjamin perlakuan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga binaan dengan menghapus fasilitas yang tidak sesuai ketentuan.

Pembongkaran ini bukan tanpa sebab. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menjelaskan bahwa dari 13 bangunan yang ditargetkan, sepuluh di antaranya harus diruntuhkan. "Sudah tidak bagian dari aset, dibangun di bantaran sungai tidak sesuai dengan RTRW yang ada," tegas Sugiat di hadapan wartawan. Ia menekankan urgensi penertiban aset dan fasilitas di lembaga pemasyarakatan agar tidak terjadi kesenjangan perlakuan antar napi.

Bukan sekadar merobohkan tembok, petugas telah mengeluarkan seluruh isi rumah sebelum proses penghancuran. Sofa, kulkas, lemari, kasur, hingga televisi dievakuasi. Barang-barang ini kini berstatus alat bukti untuk investigasi lanjutan. Wakil Ketua Komisi XIII lainnya, Andreas H. Pareira, memastikan seluruh benda sitaan tersebut akan dibawa ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

Anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka memberikan peringatan keras terkait prosedur. Ia meminta agar pembongkaran jangan sampai menghilangkan jejak barang bukti fisik. "Kalau mau dibongkar silakan saja, tetapi dengan syarat semua bukti fisik, aset, sofa, TV, layar lebar, dan kulkas harus dipotret, dicatat, dan disegel terlebih dahulu," ujar Rieke. Menurutnya, penghapusan barang tanpa pencatatan yang benar dapat dikategorikan sebagai penghilangan barang bukti.

Kepulangan Komisi XIII ke Jakarta tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan integritas proses hukum. Desakan agar Imipas membongkar hunian hari itu juga bertujuan mencegah penyalahgunaan fasilitas oleh oknum atau residivis yang memiliki koneksi. Pengawasan ketat terhadap sisa bangunan dan aset yang dievakuasi menjadi kunci untuk memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik korupsi di lapas.

Analisis Redaksi

Kehadiran alat berat dan kepastian evakuasi barang bukti menunjukkan keseriusan politik dalam menata fasilitas pemasyarakatan. Namun, tekanan dari Komisi XIII ini juga mengindikasikan adanya keraguan publik terhadap transparansi pengelolaan aset negara. Jika prosedur pencatatan Rieke Diah Pitaloka tidak diikuti dengan ketat, risiko kontaminasi atau hilangnya bukti akan sangat tinggi. Pemantauan aset menjadi tantangan teknis terbesar, karena tanpa dokumentasi forensik yang sempurna, proses hukum lanjutan terhadap pelaku penyalahgunaan fasilitas bisa terhambat.

Secara substansi, pembongkaran ini adalah respons langsung terhadap isu disparitas perlakuan dalam sistem penjara. Membongkar fisik bangunan saja tidak akan menyelesaikan akar masalah jika mekanisme pengawasan internal Kemenimipas tetap lemah. Publik perlu mengawasi apakah evakuasi ke Rupbasan benar-benar terlindungi dari intervensi. Langkah logis selanjutnya adalah audit independen terhadap seluruh aset di Lapas Cibinong dan pelacakan asal-usul pendanaan pembangunan hunian ilegal tersebut.