Eks PM Bennett Peringatkan Militer Israel Menuju 'Keruntuhan' Akibat Krisis Personel Serius
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, memperingatkan bahwa militer negara itu menghadapi "risiko keruntuhan" akibat kekurangan personel yang sangat parah.
Peringatan keras ini disampaikan Bennett dalam wawancara dengan Channel 12 pada Selasa (29/9). Saat ini memimpin aliansi oposisi, ia menyebut kondisi tentara sebagai "peringatan keamanan strategis yang serius".
Bennett secara langsung menyalahkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas krisis perekrutan yang terus berlanjut. Kritik tajam ini terutama menyasar ketegangan terkait perekrutan warga Yahudi ultra-Ortodoks.
Dalam pernyataannya, Bennett menegaskan bahwa pertempuran berdurasi panjang telah membuat para prajurit kelelahan. Kelelahan ini mengganggu kesiapan operasional militer secara signifikan.
Konsekuensinya, kekurangan personel memaksa tentara Israel meninggalkan posisi-posisi strategis yang sebelumnya berhasil dikuasai. Militer dilaporkan tidak memiliki cukup pasukan untuk mempertahankan wilayah tersebut.
Bennett juga mengkritik keras kebijakan pemerintah yang menurutnya mendukung upaya "menghindari wajib militer". Ia menyatakan bahwa pihak yang memilih koalisi yang mendukung kebijakan tersebut "secara langsung menentang tentara Israel".
Kritik Bennett mengarah pada inkonsistensi Netanyahu. Mantan PM ini menilai peringatan ancaman serangan dari musuh tidak sejalan dengan kebijakan wajib militer yang berjalan.
"Netanyahu sekarang memperingatkan bahwa musuh-musuh Israel sedang merencanakan serangan, tetapi selama dia terus mendorong penghindaran wajib militer secara massal dan berkontribusi pada runtuhnya tentara Israel, siapa sebenarnya yang akan melawan mereka?" kata Bennett, sebagaimana dilaporkan oleh Middle East Monitor.
Analisis Redaksi
Pernyataan Naftali Bennett ini menggarisbawahi masalah struktural fundamental dalam aparatus pertahanan Israel. Kritik terhadap kebijakan penghindaran wajib militer, khususnya terkait komunitas ultra-Ortodoks, bukan sekadar sentilan politik biasa. Ini menyinggubg fondasi keamanan nasional yang sedang tergerus oleh dinamika internal. Ketika oposisi menyuarakan "risiko keruntuhan", hal itu mengindikasikan bahwa ketegangan antara kebutuhan militer dan nilai-nilai sosial-politik di Israel telah mencapai titik didih.
Apakah perlu diwaspadai? Benar-benar perlu. Jika benar ada posisi-posisi strategis yang ditinggalkan akibat kekurangan personel, implikasinya melampaui batas geografis. Ini mencerminkan penurunan kemampuan proyeksi kekuatan jangka panjang. Secara logis, langkah berikutnya adalah tekanan politik yang lebih besar terhadap kabinet Netanyahu. Potensi pergeseran kebijakan rekrutmen atau bahkan krisis legitimasi kepemimpinan militer bisa menjadi skenario nyata jika masalah personel ini tidak segera diatasi secara substansial, bukan hanya retoris.
BERITA TERKAIT (Dunia)

Senator AS Chris Murphy Kena Stroke di Pertandingan Hoki, Dokter Optimistis

Haley Stevens Dikecualikan Demokrat Michigan Usai Dukung Kandidat Republik

Eisenkot Bongkar Ambisi Netanyahu Giring Pemilu Ulang, Qatar Bantah Tuduhan Campur Tangan
