DPR Desak Bongkar 10 Bangunan Mewah di Lapas Cibinong, Temuan Botol Bir Jadi Sorotan

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, memimpin inspeksi mendadak ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (30/9) siang dan langsung mendesak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk membongkar sepuluh dari tiga belas bangunan mewah yang berstatus tak berizin.

Inspeksi ini dipicu oleh temuan Ombudsman sebelumnya soal fasilitas istimewa di balik tembok penjara. Tiba di lokasi, rombongan DPR didampingi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, memeriksa satu per satu hunian yang dilaporkan melebihi standar operasional. Mereka tidak menemukan sekadar dinding, melainkan struktur bangunan yang jauh lebih nyaman daripada sel tahanan umum.

Di dalam salah satu bangunan, Anggota Komisi XIII Yan Parmenas dan Dr. Umbu membuka kulkas yang masih berfungsi. Isinya mengejutkan: deretan botol bir tersimpan rapi. Anggota komisi lainnya, Rieke Diah Pitaloka, menegaskan proses pembongkaran tidak boleh sembrono. Ia meminta seluruh barang bukti di dalam rumah mewah tersebut dicatat lengkap dan disegel sebelum dindingnya dihancurkan.

"Semua harus dicatat, disegel," tegas Rieke. Hingga sore hari, pantauan di lapangan menunjukkan petugas telah mulai mengosongkan isi hunian. Barang-barang perabot, termasuk kulkas, televisi, kasur, dan sofa, dipindahkan ke truk untuk dibongkar pada sore harinya.

Temuan ini memicu desakan Komisi XIII untuk segera melakukan rapat dengar pendapat umum dengan Inspektorat Jenderal Kemenimipas. Kepala Inspektorat, Rudi Setiawan, menyebut belum siap menjawab seluruh temuan, termasuk dugaan kepemilikan salah satu rumah oleh mantan politisi Jimmy Masrin. "Saya belum siap menjawab hasil pemeriksaan, kami harus memeriksa, sehingga kami minta panitia panja," ujar Rudi.

Analisis Redaksi

Prioritas pengawasan Lapas Cibinong bukan sekadar estetika bangunan, melainkan integritas sistem pemasyarakatan. Temuan miras di kulkas tahanan mengindikasikan lemahnya kontrol keamanan yang menjadi akar masalah di banyak lembaga serupa. Tanpa penertiban aset yang jelas, fasilitas mewah berpotensi menjadi medan komersial di balik tembok penjara.

Kesulitan Inspektorat Jenderal dalam memberikan penjelasan teknis menunjukkan adanya birokrasi yang tumpang tindih. Desakan DPR untuk membentuk panitia khusus adalah sinyal bahwa kasus ini tidak akan selesai dengan sekadar pembongkaran fisik. Tanpa audit menyeluruh atas aliran dana pembangunan dan penggunaan aset, potensi korupsi di lapas ini akan terus terjadi dalam bentuk yang berbeda. Publik perlu menunggu hingga pembongkaran benar-benar bersih, bukan hanya sekadar simbolis.