APBD Defisit, Pemko Palangka Raya Gagal Bayar Upah Petugas Karhutla Sejak Juni 2026

Kekeringan berkepanjangan telah menguras kantong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya hingga menyebabkan defisit anggaran sejak awal Oktober 2026. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini dalam kondisi minus, sehingga kemampuan finansial daerah untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hampir habis. Dampak fiskal ini tidak hanya melumpuhkan operasi pemadaman, tetapi juga memicu penunggakan hak petugas yang bertaruh nyawa di lapangan.

Arbert menegaskan bahwa beban anggaran akibat status tanggap darurat yang ditetapkan pada Juni 2026 terus membengkak seiring berlarutnya penanganan di lapangan. "APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober, APBD kita sudah minus," kata Arbert, Rabu (30/9), dikutip dari detikKalimantan. Pernyataan ini menjadi pengakuan resmi bahwa mesin penggerak penanganan bencana di Palangka Raya kini lumpuh total karena kekosongan kas daerah.

Krisis ini membuat upah harian bagi personel yang terlibat penanganan karhutla tertunggak hingga kini. Arbert menjelaskan bahwa dana operasional dari APBD menjadi tumpuan utama selama berbulan-bulan, mulai dari dukungan pemadaman hingga logistik petugas. Namun, batas kemampuan keuangan daerah akhirnya tercapai. "Namun, panjangnya masa penanganan membuat kebutuhan anggaran terus berjalan. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas," ujar dia. Ketimpangan antara kewajiban operasional dan ketersediaan dana menciptakan masalah ketenagakerjaan di tengah situasi darurat.

Sementara itu, data Kementerian Kehutanan menunjukkan adanya pergeseran dinamis dalam sebaran titik panas di Kalimantan Tengah. Angka hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) merosot drastis dari 134 titik menjadi 37 titik dalam sehari, atau turun 72,4 persen. Penurunan ini terjadi setelah lonjakan ekstrem hingga 523 persen pada Senin (28/9), membuat Kalteng masih menjadi sorotan utama dalam daftar enam provinsi prioritas pengendalian karhutla nasional.

Secara nasional, total hotspot high confidence di enam provinsi prioritas turun dari 204 menjadi 162 titik. Meskipun Kalteng menunjukkan tren penurunan signifikan, provinsi lain seperti Sumatera Selatan justru mengalami kenaikan tajam dari 29 menjadi 96 titik, dan Jambi naik dari 5 menjadi 25 titik. Kementerian Kehutanan mengingatkan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit, bukan jumlah pasti kejadian kebakaran. Setiap indikasi tersebut masih memerlukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan apakah api benar-benar membakar vegetasi atau hanya akibat cuaca dan pantulan permukaan.

Analisis Redaksi

Pengakuan defisit APBD dari Sekda Palangka Raya menandai titik genting dalam manajemen bencana di tingkat daerah. Ketergantungan penuh pada APBD Perubahan yang belum cair menciptakan kekosongan likuiditas kritis, mengancam keberlanjutan operasi pemadaman saat cuaca belum menenangkan. Ini merupakan kegagalan sistemik dalam perencanaan anggaran darurat yang tidak memperhitungkan skenario terburuk durasi kebakaran.

Tunggakan upah petugas bukan sekadar masalah administrasi, melainkan risiko moral dan operasional yang serius. Jika personel terganggu secara finansial, motivasi dan daya tahan fisik mereka di lapangan akan menurun drastis, berpotensi memperburuk penanganan saat cuaca kembali kering. Pemko harus segera menginisiasi skema pembiayaan darurat melalui koordinasi fiskal dengan pemerintah pusat, bukan hanya menunggu alokasi rutin.

Penurunan drastis angka hotspot di Kalteng memang memberikan angin segar, namun tidak boleh mengecoh fakta fundamental tentang kekosongan kas daerah. Kemenhut perlu mempercepat verifikasi lapangan untuk membedakan 'suara' satelit dari api nyata. Tanpa sinkronisasi data teknis dan dukungan fiskal yang cepat, potensi kebakaran susulan tetap mengancam meski jumlah indikasi satelit menurun, mengingat infrastruktur pemadaman daerah kini dalam kondisi tergerus.