Dubes AS Klaim Trump Tawarkan Jual Senjata ke Xi Jinping, Ditolak Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan secara langsung menawarkan penjualan senjata buatan AS kepada Presiden Xi Jinping saat kunjungan kenegaraan ke Washington DC. Klaim ini dilontarkan oleh Duta Besar AS untuk China, David Perdue, dalam wawancara dengan Fox News yang dikutip Anadolu Agency pada Minggu. Perdue menuturkan, 'Presiden Trump terus mengatakan, "Hei, kami menjual senjata kepada pihak lain di seluruh dunia." Beliau (Presiden AS) bahkan sempat bertanya kepada Presiden Xi apakah beliau berminat membelinya.' Penawaran itu, kata Perdue, terjadi di sela kunjungan kenegaraan tiga hari Xi yang berakhir pekan lalu.

Pertemuan krusial kedua pemimpin tersebut berlangsung di Gedung Putih pada Kamis pekan lalu. Agenda kedua pemimpin kembali berlanjut pada Jumat untuk acara minum teh secara pribadi serta meninjau arsip foto dan dokumen di Washington sebelum Xi bertolak pulang. Dalam pernyataannya, Perdue tidak merinci bagaimana tanggapan Xi saat mendengar tawaran penjualan senjata itu. Fokus pernyataan Perdue sebenarnya adalah membela kebijakan Washington yang terus menjual senjata ke Taiwan, sebuah langkah yang sering memicu ketegangan diplomatik dengan Beijing.

Secara tegas, Perdue menyatakan bahwa kebijakan Washington terhadap Taiwan tidak berubah. Ia merujuk pada prinsip 'Satu Tiongkok' (One-China policy), Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act*), tiga komunike AS-Tiongkok, serta 'Enam Jaminan' (Six Assurances). Perdue menambahkan, 'Kami tidak mendukung kemerdekaan dan kami tidak mendukung tindakan koersi.' Ia juga menggarisbawahi fakta bahwa Trump telah menyetujui paket penjualan senjata senilai US$11 miliar untuk Taiwan. Angka tersebut, menurut Perdue, mengizinkan transfer senjata 50 persen lebih banyak dibandingkan presiden AS mana pun sejak tahun 1979.

Merespons narasi ini, seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS segera memberikan klarifikasi tegas. Kepada South China Morning Post, pejabat tersebut menegaskan bahwa hukum AS melarang penjualan senjata ke China. Washington, kata pejabat itu, 'tidak memiliki tawaran atau rencana' untuk menjual senjata kepada Beijing. Di Beijing, Kementerian Luar Negeri menilai kunjungan kenegaraan Xi ke AS sebagai kunjungan yang 'sukses'. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Guo Jiakun, menyatakan pada Senin (28/9) bahwa pihak Tiongkok 'berkomitmen terhadap perdamaian dunia' dan membangun militernya berdasarkan kebutuhan sendiri untuk menjaga stabilitas global.

Situasi ini menempatkan AS dalam dilema historis dan hukum yang unik. Perlu dicatat bahwa AS sebenarnya pernah menjual senjata ke Tiongkok di masa lalu. Pada era kerja sama strategis yang lebih erat antara AS dan Tiongkok untuk menghadapi Uni Soviet di 1980-an, Washington memasok peralatan militer ke Beijing, termasuk radar kontra-artileri AN/TPQ-37 dan torpedo Mark-46. Namun, konteks geopolitik saat ini jauh berbeda dan regulasi yang berlaku saat ini melarang transfer senjata tersebut, menciptakan celah antara retorika politik di meja perundingan dan hukum yang mengikat di lapangan.

Analisis Redaksi

Kepanikan di koridor-koridor dinas luar negeri AS terlihat jelas dari reaksi cepat Gedung Putih. Pernyataan Perdue yang mengindikasikan adanya tawaran langsung dari Presiden Trump, dan kemudian dibantah keras oleh pejabat Departemen Luar Negeri, menandakan kekacauan komunikasi strategis. Di dunia diplomasi, 'tidak ada tawaran atau rencana' adalah frasa yang sangat teknis dan mengikat. Jika kepala negara benar-benar membuat tawaran informal yang melanggar hukum larangan penjualan senjata, hal itu akan menjadi skandal legal yang memaksa Beijing untuk merespons dengan keras, meskipun Guo Jiakun memilih jalur diplomasi dengan menyebut kunjungan tersebut 'sukses'. Tindakan Perdue membela penjualan senjata ke Taiwan sambil menyebut tawaran ke China menunjukkan permainan psikologis diplomatik yang rumit. Dengan mengutip rekor penjualan US$11 miliar ke Taiwan, ia mencoba membingkai posisi AS sebagai penjamin stabilitas regional, namun ini justru menabrak prinsip 'Satu Tiongkok' yang menjadi landasan hubungan bilateral. Pelanggaran hukum larangan penjualan senjata ke China yang ia bicarakan, bahkan hanya dalam bentuk tawaran, bisa menjadi alat tawar yang digunakan Tiongkok di forum internasional, terutama dalam negosiasi soal perdagangan dan keamanan siber. Washington sedang berjalan di atas tali tipis antara komitmen legislatif dan retorika eksekutif.