ATSI Minta Klarifikasi Komdigi, Refund Kuota Dinilai Sulit Diterapkan Operator Seluler

Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, resmi menghadap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Senin (28/9) untuk menanyakan kejelasan implementasi perlindungan sisa kuota. Pertemuan ini menjadi panggung utama bagi para operator seluler yang merasa terikat oleh Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota. Marwan menegaskan bahwa pihaknya membutuhkan klarifikasi teknis, khususnya terkait poin kedua dan ketiga dalam surat edaran tersebut yang mengatur mekanisme perlindungan konsumen di sektor telekomunikasi.

Sebelum pertemuan ini berlangsung, Marwan memastikan seluruh operator seluler telah mematuhi tenggat waktu Komdigi pada 28 September 2026 untuk menyediakan fitur akumulasi kuota atau rollover. "Kami sedang menyiapkan pelaporan karena kan progresnya dibutuhkan. Progres yang diminta pemerintah," ujar Marwan di Jakarta. Meskipun kewajiban dasar rollover sudah terpenuhi, ATSI merasa ada ruang abu-abu yang masih menggantung. Mereka kini menunggu jawaban pemerintah mengenai bentuk konkret perlindungan sisa kuota yang wajib diberikan kepada pelanggan, terutama agar tidak menimbulkan kerancuan di lapangan.

Perselisihan interpretasi ini berakar pada pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PU-XXII/2025 tertanggal 23 Juli 2026. Marwan menyoroti frasa "di antaranya" dalam putusan tersebut, yang mengindikasikan adanya beberapa opsi perlindungan seperti perpanjangan masa berlaku, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund). ATSI mempertanyakan apakah operator diperbolehkan memilih salah satu mekanisme atau terikat harus menyediakan semua opsi tersebut. Bagi Marwan, kekaburan ini menjadi kendala utama dalam menyusun kebijakan internal operator agar tetap sesuai koridor hukum tanpa membebani sistem bisnis yang sudah berjalan.

Salah satu mekanisme yang dikritik keras oleh ATSI adalah kewajiban refund kuota. Marwan menilai konsep ini sulit diimplementasikan secara teknis karena kuota internet tidak memiliki nilai tukar tetap atau mekanisme konversi langsung menjadi uang tunai. "Contoh yang sulit untuk kita laksanakan, refund kuota. Direfund jadi rupiah lagi. Konversinya apa? Kalau mata uang asing ada konversinya. Kalau kuota kan enggak ada konversi, market, pasarnya. Itu yang sulit untuk dilaksanakan," tegasnya. Pernyataan ini mengungkap adanya ketegangan antara tuntutan perlindungan konsumen di hukum digital dan realitas teknis sistem penagihan operator yang tidak dirancang untuk mengkonversi data menjadi nominal uang.

Di balik ketegagan regulasi ini, operator seluler menghadapi tantangan infrastruktur yang masif. Marwan menjelaskan bahwa setiap operator mengelola puluhan hingga tiga ratus produk dengan mekanisme berbeda, yang berarti penerapan perlindungan kuota mengharuskan modifikasi besar pada sistem billing. Proses ini tidak bisa dilakukan secara instan. Marwan memperkirakan pengembangan dan penyesuaian sistem tersebut membutuhkan waktu tiga hingga enam bulan tergantung kompleksitas tiap operator. "Jangan sampai billingnya konflik, masyarakat juga bingung," tutup Marwan, mengisyaratkan risiko gangguan layanan jika perubahan sistem dipaksakan tanpa persiapan matang.

Analisis Redaksi

Pertemuan ATSI dan Komdigi ini menandai fase transisi krusial di mana regulasi baru mulai beradu dengan realitas teknis industri. Penolakan implisit terhadap mekanisme "refund" menunjukkan adanya gap interpretasi antara teks hukum putusan MK dan kemampuan sistem IT operator. Jika Komdigi memaksakan standarisasi refund sebagai satu-satunya jalan, industri telekomunikasi akan menghadapi beban pengembangan sistem yang mahal dan berisiko mengganggu stabilitas jaringan penagihan nasional dalam jangka pendek.

Narasumber kunci dalam isu ini adalah Marwan O. Baasir, yang secara transparan membuka bola salahan kepada regulator. Klarifikasi yang diminta ATSI bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan penentu nasib jutaan pelanggan prabayar. Jika poin 2 dan 3 SE Menkomdigi tidak mendapat petunjuk teknis yang jelas, operator cenderung akan memilih opsi "rollover" atau perpanjangan masa aktif sebagai jalan tengah yang paling aman secara teknis. Hal ini berisiko membuat perlindungan konsumen menjadi formalitas belaka, di mana kuota tetap ada namun tidak pernah benar-benar menjadi hak penuh yang bisa dinikmati tanpa batasan.

Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada respons Komdigi dalam beberapa minggu ke depan. Mengingat tenggat 28 September 2026 sudah menjadi batas waktu pelaporan, tekanan kini berada di sisi regulator untuk menerbitkan pedoman operasional yang lebih rinci. Tanpa kejelasan ini, konflik kepentingan antara perlindungan hak konsumen dan keberlangsungan sistem billing operator akan terus menjadi bayang-bayang dalam industri telemunikasi Indonesia.