Polda Sulsel Dalami Penembakan Pemuda Tewas Saat Bubarkan Tawuran di Kandea

Kelalaian dalam prosedur penanganan keamanan menjadi sorotan tajam setelah seorang pemuda bernama Rafli, 19 tahun, tewas tertembak saat petugas berusaha membubarkan tawuran di Jalan Kandea, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel kini tengah memeriksa secara intensif lima personel polisi yang bertugas di lokasi untuk mengurai kronologi tembak-menembak yang merenggut nyawa warga tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah penggunaan senjata api tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur atau justru merupakan bentuk malapetaka dari minimnya pengawasan di lapangan.

Kabid Humas Polda Sulsel, Didik Supranoto, menegaskan bahwa investigasi masih berjalan. "Jadi tadi malam yang melaksanakan tugas, sekarang masih dilakukan pemeriksaan semua. Nanti berapa orang yang memberikan peringatan, senjatanya siapa, proyektil jenis apa, nanti hasil dari penyidikan termasuk juga hasil Labfor kita tunggu bersama," kata Didik kepada wartawan, Minggu (27/9). Proses forensik dari Laboratorium Forensik menjadi kunci utama untuk membuktikan jenis peluru yang melukai korban, mengingat klaim dan realitas di lapangan sering kali berbeda secara dramatis. Ketidakpastian mengenai pihak pelakuk tembak masih menjadi simpul misteri yang harus dipotong oleh data ilmiah.

Situasi di Jalan Kandea saat itu dilaporkan melibatkan bentrok antarkelompok warga Kandea dan Bunga Eja dengan massa lebih dari 100 orang. Hanya lima personel polisi yang berjaga di lokasi untuk mengamankan situasi yang memanas. Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar, menjelaskan bahwa tindakan personel bertujuan mencegah jatuhnya korban dari kedua belah pihak. "Tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian adalah membubarkan tawuran supaya tidak terjadi korban di antara kedua belah pihak," kata Arya. Asimetri kekuatan antara massa yang besar dan petugas yang sedikit menjadi faktor yang kerap dijadikan justifikasi oleh penegak hukum untuk penggunaan kekuatan berlebihan.

Narasi resmi polisi menyatakan situasi berubah menjadi ancaman fisik langsung setelah massa melakukan serangan. Menurut Arya, massa dilaporkan membawa tameng dari tripleks, melempari batu, dan memancarkan anak panah busur yang membuat dua personel di garis depan terpojok. "Massa yang ada di situ membawa tameng dari tripleks, juga melempari batu dan melemparkan panah busur," ujarnya. Polisi kini sedang mengejar rekaman kamera pengawas (CCTV) dan menggali keterangan saksi untuk membuktikan apakah ancaman fisik tersebut memang cukup berat untuk memicu penggunaan peluru tajam. Kontradiksi antara klaim serangan dan minimnya data visual membuat publik menunggu hasil forensik dengan penuh harap.

Polisi mengakui penggunaan senjata memiliki tahapan yang ketat, termasuk penggunaan peluru karet sebelum peluru tajam. Bidang Propam Polda Sulsel kini turut turun tangan memeriksa personel terkait untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum. "Kalau tidak, kita akan tindak," tegas Arya. Keluarga korban Rafli telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum ini kepada kepolisian dan meminta masyarakat tidak terprovokasi. Penyelidikan kasus ini menjadi ujian integritas bagi institusi dalam menjaga keseimbangan antara pengendalian kerumunan dan perlindungan hak hidup warga negara.

Analisis Redaksi

Penggunaan istilah "menyelidiki" dan "pemeriksaan" oleh aparat kepolisian sering kali dijadikan tameng untuk memperlambat respons publik atas kematian warga. Kasus tewasnya Rafli di Kandea mengungkit kembali perdebatan lama mengenai proporsionalitas penggunaan kekerasan oleh negara terhadap masyarakat sipil. Ketika lima personel berhadapan dengan lebih dari 100 massa, tekanan psikologis di lapangan memang tinggi, namun standar keamanan selalu menempatkan nyawa sebagai prioritas mutlak di atas pengendalian kerumunan. Tidak ada alasan teknis yang membenarkan kegagalan dalam memisahkan diri sebelum menembak, kecuali ada bukti jelas bahwa personel terancam jiwa secara langsung dan tidak ada jalan mundur.

Ketidakjelasan mengenai siapa yang menembak pertama kali dan jenis senjata yang digunakan menjadi celah hukum yang harus diisi oleh bukti forensik yang kuat. Publik berhak atas transparansi penuh mengenai hasil Labfor, bukan sekadar menunggu pernyataan resmi yang bersifat defensif. Jika terbukti ada pelanggaran SOP atau unsur kesengajaan, mekanisme keadilan reparatif harus diaktifkan secara maksimal, bukan sekadar sanksi internal disiplin. Peristiwa ini menuntut audit mendalam terhadap rantai komando dan pelatihan personel di tingkat lokal, agar tragedi serupa tidak terulang dengan dalih yang sama. Akuntabilitas adalah harga mati dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan.