Menteri PU Tancap Gas Copot Pejabat SDA Buntut Temuan Data Laporan Kebohongan, Sawah Tetap Kering

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membubuhkan tanda tangan pada Surat Keputusan pencopotan sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) karena dilaporkan tidak jujur. Dody memastikan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) akan dicopot. Keputusan tegas ini diambil setelah inspeksi mendadak ke tiga lokasi sawah kekeringan di Jawa Barat pada Sabtu (26/9), yakni Desa Karangharja di Kabupaten Bekasi, Desa Sukatani di Kabupaten Karawang, dan Desa Kedongdong di Kabupaten Cirebon. Dody menandatangani SK pencopotan tersebut pada 28 September dan akan berlaku secara resmi paling lambat Selasa (29/9) atau Rabu (30/9).

Dody marah besar saat membandingkan data dashboard irigasi nasional yang selalu berwarna hijau dengan kondisi nyata di lapangan. "Demi Allah tidak ada yang merah di data dashboard," tegasnya dalam video rekaman yang diterima oleh CNN Indonesia. Saat ditanya, jajarannya dilaporkan bahwa sistem irigasi berhasil mengairi tambahan 73 ribu hektare sawah dari ancaman puso. Kenyataan di depan mata justru bertolak belakang. Dody menemukan sekitar 1.000 hektare sawah di Bekasi masih kering, dan 400 hektare di Cirebon dalam kondisi serupa.

Mantan Menteri Perhubungan ini menuduh para pejabat bawahannya telah memberikan laporan yang menyesatkan selama dua tahun terakhir. Dody menyebut para tersebut mengira cakupan wilayah Indonesia terlalu luas sehingga menteri tidak akan mengecek ke lapangan. "Tapi mereka salah, saya bukan tipe orang yang suka berada di meja," kata Dody. Dody menekankan bahwa penanganan kekeringan di Cirebon sebenarnya bisa diatasi dengan menarik pompa listrik dan menambah selang menuju saluran sekunder.

Menteri PU menyatakan para pejabat teknis di daerah dianggap memberikan laporan tidak akurat antara data internal dengan realita di lapangan. Dody menyatakan akan menandatangani Surat Keputusan (SK) Pencopotan beberapa pejabat tersebut pada hari ini (28/9) dan resmi berlaku paling lambat Selasa (29/9) atau Rabu (30/9). Langkah ini diharapkan memaksa aparatus negara untuk turun melihat masalah petani secara langsung, bukan sekadar memoles angka di dokumen negara.

Dampak dari pencopotan ini akan mengubah cara kerja birokrasi kementerian dalam merespons kekeringan. Publik akan menunggu apakah ada pejabat pengganti yang lebih responsif terhadap kebutuhan air petani. Ketegangan antara data birokrasi dan realitas lapangan telah memaksa pimpinan kementerian mengambil tindakan personal yang jarang dilakukan di lingkungan departemen.

Analisis Redaksi

Kasus ini adalah alarm keras bagi manajemen data Kementerian PU. Ketika dashboard nasional menunjukkan hijau serba aman padahal ribuan hektare sawah sedang mengering, ada kegagalan sistemik dalam pengawasan. Data hijau itu bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi bahwa laporan dari pejabat teknis sengaja atau tidak sengaja disesuaikan agar tidak membuat masalah terlihat besar di meja menteri.

Secara logis, Dody mengoreksi budaya birokrasi yang terlalu nyaman bersembunyi di balik dokumen dan sistem yang tidak terverifikasi. Dengan mencopot Direktur dan Kepala Balai secara langsung, dia mengirim pesan bahwa inspeksi fisik adalah satu-satunya standar. Langkah selanjutnya sangat penting: apakah kementerian ini akan membangun sistem data yang memverifikasi lapangan, atau kembali ke rutinitas lama begitu pejabat baru dilantik? Jika tidak, pencopotan ini hanya jadi drama sesaat, bukan reformasi.