LBH Medan Temukan Kesalahan Fatal Prosedur Penyidikan Kasus Winda Lorenza

Tim audit investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menemukan indikasi kesalahan prosedural serius dalam proses penyidikan kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir Imansyah Harefa. Temuan ini menggugat validitas keterangan awal bahwa kasus tersebut murni bunuh diri. Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menegaskan bahwa dokumen resmi kepolisian justru memuat dugaan tindak pidana berdasarkan Pasal 458 dan 462 KUHP.

<""strong""" >""""Berdasarkan hasil audit yang berlangsung lebih dari satu bulan, terdapat dissonansi tajam antara narasi publik dan data internal.""Irvan Saputra""""menjelaskan bahwa Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) menunjukkan adanya cukup bukti untuk dugaan pembunuhan atau mendorong orang bunuh diri. Kondisi ini kontradiktif dengan pernyataan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak, yang sejak awal mengidentifikasi penyebab kematian sebagai bunuh diri. <""""

Dugaan cacat hukum kembali menonjol pada proses visum et alum. Irvan menyoroti persetujuan tindakan medis yang ditandatangani oleh Imansyah Harefa. Secara hukum, status perceraiannya dengan Winda pada 2021 menghapuskan haknya sebagai keluarga korban yang berwenang memberi izin sesuai Pasal 49, 50, dan 51 KUHAP. Hal ini membuka ruang keberatan atas validitas data forensik yang dikumpulkan di Tempat Kejadian Perkara.

<""""

Keterlambatan dan ketidaktertransparanan prosedur administratif menjadi sorotan berikutnya.""""LHP tertanggal 5 Agustus 2026 telah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan, namun Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan perkembangan hasil penyidikan tidak diterima oleh pihak keluarga. Irvan menegaskan bahwa mandat putusan MK mewajibkan dokumen ini diserahkan dalam 7 hari. Kegagalan ini menghambat hak akses keluarga terhadap proses hukum yang sedang berjalan. <""""

Aspek teknis forensik juga masih terbuka untuk pengujian ulang.""""Hasil otopsi awal menyebutkan adanya luka kepala dan lebam, namun dokter forensik mengakui hasil tersebut belum final dan dapat diuji melalui pemeriksaan jaringan. Ironisnya, keluarga korban yang dipanggil oleh penyidik hingga kini belum menjalani pemeriksaan substansial, menimbulkan pertanyaan terhadap kelengkapan materi perkara. <""""

Kronologi awal kasus menempatkan Winda, 30 tahun, ditemukan meninggal di rumah mantan suaminya di Kompleks Bumi Asri, Medan Helvetia, pada Minggu (2/8/2026).""""Polda Sumut menerima laporan dugaan pembunuhan dari pihak keluarga, sementara Kombes Calvijn Simanjuntak menyatakan belum ada tersangka dan proses sidik masih berjalan. Penolakan publik terhadap versi bunuh diri didorong oleh keanehan dalam kematiannya, yang kini diperkuat oleh audit hukum pihak ketiga.

Analisis Redaksi

<""""

Audit LBH Medan mengurai benang kusut antara kepentingan institusional dan hukum acara. Ketidaksesuaian antara narasi ""bunuh diri"" di depan publik dan temuan ""dugaan pidana"" di internal dokumen adalah anomali serius. Anomali ini tidak hanya mencederai transparansi, tetapi berpotensi menjadi sengketa proses hukum yang dapat membatalkan alat bukti jika cacat prosedur tidak dibenarkan hakim.

<""""

Dari kacamata hukum acara, kesalahan administratif dalam SPDP dan persetujuan visum oleh mantan suami adalah celah yang bisa dieksploitasi oleh pihak keluarga dalam praperadilan. Jika pengadilan menilai prosedur telah melanggar KUHAP, maka seluruh rangkaian pemeriksaan sebelumnya bisa diulang dari nol. Ini menambah beban kerja aparat penegak hukum di tengah tekanan publik.

<""""

Skenario logis ke depan mengindikasikan bahwa penyidikan akan memasuki fase konfrontasi forensik. Permintaan pemeriksaan jaringan (histopatologi) menjadi kunci untuk mengetahui apakah luka atau lebam berasal dari antemortem atau postmortem. Tanpa data ini, hipotesis bunuh diri tetap terbentur dinding hukum acara. Publik perlu mengawasi apakah kepolisian akan menerima revisi bukti atau tetap bertahan pada kesimpulan awal yang kini diragukan kredibilitasnya.