Ekonomi Makassar Tumbuh 7,04%, Fraksi PKS Apresiasi Kinerja Munafri Arifuddin

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar melonjak mencapai 7,04 persen pada Triwulan II 2026, melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Capaian ini mendapat respons positif dari legislatif, dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengapresiasi akselerasi tersebut di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. Apresiasi ini disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9).

Hartono, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, membacakan pandangan fraksinya secara tertulis. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026. Menurut Hartono, ekonomi Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026. Angka ini kemudian menguat menjadi 7,04 persen pada Triwulan II. Kumulatif semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 6,84 persen, lebih tinggi dari target RPJMD 2026 sebesar 6,43 persen.

Fraksi PKS menilai tren ini menunjukkan deviasi positif yang signifikan. Makassar kini menyumbang 15,25 persen terhadap PDRB Pulau Sulawesi. Hartono menyatakan, "Kami Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja... pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026." Namun, pujian ini datang dengan catatan. Fraksi mendesak pemerintah menerjemahkan pertumbuhan angka ini ke dalam kualitas pelayanan nyata, bukan sekadar statistik.

Fokus kritik beralih ke struktur APBD Perubahan 2026. Fraksi PKS mencatat kenaikan belanja operasi sebesar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sebaliknya, belanja modal turun Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar. Penurunan ini dianggap rawan mengingat aspirasi masyarakat soal infrastruktur dasar, seperti drainase dan jalan lingkungan di wilayah Bangkala, masih tinggi. Hartono meminta penjelasan rinci mengenai faktor turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan strategi perbaikan penerimaan hingga akhir tahun.

Untuk menyeimbangkan anggaran, Fraksi PKS mendorong lima agenda utama: memperkuat pendapatan tanpa membebani rakyat, melindungi belanja produktif, memprioritaskan pelayanan dasar, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan transparansi target hasil anggaran. "Kesuksesan harus terlihat dari berkurangnya banjir, membaiknya jalan, meluasnya air bersih," tegas Hartono. Secara prosedural, rapat paripurna ini disetujui sembilan fraksi untuk melanjutkan Ranperda Perubahan APBD 2026 ke tahap Panitia Khusus (Pansus).

Analisis Redaksi

Momentum ekonomi Makassar yang tumbuh 7,04 persen adalah sinyal kuat pemulihan pasca-pandemi. Namun, ada jurang antara makro dan mikro. Data BPS menunjukkan kecepatan pertumbuhan, tetapi struktur APBD Perubahan yang digeser ke belanja operasi (gaji dan operasional) sambil memangkas belanja modal (infrastruktur) menimbulkan risiko jangka panjang. Jika drainase dan jalan lingkungan terabaikan demi efisiensi operasional, beban banjir dan kemacetan akan kembali menghantam produktivitas kota tahun depan. Pertumbuhan tanpa fondasi infrastruktur memadai adalah investasi yang rapuh.

Langkah Munafri Arifuddin untuk menggeser anggaran ke efisiensi operasional mungkin bertujuan merapikan birokrasi, tetapi harus diiringi solusi teknis, bukan sekadar penghematan. Fraksi PKS tepat mengaitkan anggaran dengan hasil nyata seperti penanganan sampah dan air bersih. Publik perlu mengawasi Pansus nanti: apakah pemotongan belanja modal ini benar-benar mendesak, atau hanya konsekuensi dari ketidakefisienan PAD yang gagal ditambal? Kejernihan jawaban di sana akan menentukan apakah pertumbuhan 7,04 persen ini bisa dirasakan langsung di kantong warga, atau hanya ada di papan rekapitulasi statistik.