Jokowi Bantah Tudingan Terlambat Pamer KTA PSI: Soal Momen, Bukan Niat

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penunjukan keanggotaannya di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bukan soal terlambat, melainkan soal menangkap momentum politik. Pernyataan ini ia sampaikan saat hadir dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bekasi, menyahut pertanyaan tentang mengapa kartu tanda anggota (KTA) baru diungkap kini.

"Banyak yang bertanya kok baru ditunjukkan sekarang, ya kan suka-suka saya dong, kan ini kartu milik saya," ucap Jokowi lewat keterangan tertulis pada Minggu (27/9). Ia menekankan bahwa pengumuman dilakukan di Bandung dan Bekasi karena timing-nya memang tepat. "Politik ini kan momentum, momentumnya pas kan ya saya tunjukkan sekarang," lanjutnya. Bagi mantan kepala negara ini, keterlambatan informasi bukan indikator kebenaran, melainkan strategi komunikasi politik.

Nada ringan mewarnai sesi tanya jawab tersebut. Jokowi sempat bergurau kepada kader yang menyoroti keanggotaannya. "Siapa setuju saya memilik kartu ini? Ada yang tidak setuju, maju, saya beri sepeda," candanya. Tawa hadirin menyambut candaan itu, mencairkan suasana Rakorda yang membahas konsolidasi internal partai di tingkat daerah.

Kehadiran Jokowi di forum PSI menjadi sorotan setelah sebelumnya ia mengungkap bahwa dirinya resmi menjadi anggota partai tersebut sejak 14 Oktober 2025. Fakta ini pertama kali ia sampaikan saat menghadiri Rakorda PSI di Bandung, Sabtu (26/9). "Saya sudah masuk menjadi keluarga besar PSI itu sudah 14 Oktober 2025. Sudah setahun lalu. Banyak yang enggak percaya. Saya kasih kartu anggota saya," kata Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.

Ungkapan 'sudah setahun lalu' tersebut mengindikasikan bahwa keanggotaan Jokowi bukan inisiatif mendadak, melainkan telah berjalan lebih dari satu tahun. Namun, keputusan untuk mempublikasikannya baru diambil saat ia bertemu langsung dengan kader di wilayah Bandung dan Bekasi. Langkah ini memperlihatkan kalkulasi politik Jokowi untuk menyelaraskan narasi kepartaian dengan kehadiran fisik di rakorda, sekaligus menepis spekulasi publik tentang afiliasi politiknya pasca-tugas kepresidenan.

Analisis Redaksi

Pengakuan Jokowi bahwa ia telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 menunjukkan adanya gap signifikan antara fakta hukum keanggotaan dan eksposur media. Dalam praktik politik Indonesia, 'momentum' sering kali merujuk pada titik jenuh publik atau sebelum masa pemilu, bukan sekadar kenyamanan pribadi. Namun, dalam kasus ini, penggunaan frasa 'suka-suka saya' mengesankan bahwa Jokowi tetap memegang kendali penuh atas narasi dirinya, sebuah posisi yang langka bagi seorang mantan presiden yang telah menyelesaikan dua periode.

Dampaknya terhadap peta politik nasional tidak dapat diabaikan. PSI, yang selama ini dikenal sebagai partai urban dan progresif, kini memperoleh daya tarik simpati dari figur nasional. Hal ini berpotensi mengubah persepsi pemilih dan dinamika koalisi di tingkat daerah, khususnya di Jawa Barat yang menjadi basis rakorda tersebut. Bagi pengamat politik, langkah ini bukan sekadar keanggotaan, melainkan sinyal arah pergerakan politik Jokowi di masa purnatugas.