Angga Raka Prabowo: Penghormatan Tertinggi untuk Sesepuh Postel di Peringatan ke-81

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menegaskan posisi strategis para pendiri industri pos dan telekomunikasi (postel) dengan memberikan penghormatan setinggi-tingginya. Ucapan ini ia lontarkan langsung di hadapan para insan postel saat memimpin upacara peringatan Hari Bhakti Postel ke-81 di Gedung Pusat PT Pos, Bandung, Jawa Barat, Minggu (27/9).

Wamenkomdigi menekankan bahwa meski teknologi berubah drastis selama 81 tahun dan tantangan terus berevolusi, ada satu hal yang tak boleh tergoyahkan: semangat pengabdian terhadap masyarakat dan bangsa. "Kepada para pendahulu dan sesepuh postel kami memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan rasa terimakasih atas fondasi yang telah dibangun," ujar Angga Raka dalam pidatonya.

Sebagai politikus Partai Gerindra, Angga juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh instal postel masa kini atas kerja dan pengorbanan mereka. Ia mengingatkan bahwa kini menjadi tanggung jawab bersama para insan postel untuk meneruskan estafet perjuangan para pendahulu. Fokusnya jelas: memastikan konektivitas membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Apa yang harus diwaspadai di sini bukan lagi sekadar infrastruktur, melainkan dampak dari konektivitas tersebut. Angga memuat pesan moral bahwa setiap kemajuan teknologi harus ikut menjaga kedaulatan bangsa. "Mari terus bergerak bersama menghubungkan Indonesia, memberdayakan masyarakat, dan menjaga ruang digital kita," tutupnya. Kutipan ini mengindikasikan pergeseran paradigma postel dari sekadar pembawa pesan fisik menjadi penjaga ekosistem digital nasional.

Konten peringatan ini memiliki akar sejarah yang kuat dan spesifik. Hari Bhakti Postel menandai peristiwa krusial pada 27 September 1945, saat para pemuda Angkatan Muda PTT (Post, Telegraph dan Telephone) berhasil merebut dan mengambil alih Kantor Pusat Jawatan PTT di Bandung dari militer pendudukan Jepang. Peristiwa itu merupakan langkah awal pengambilalihan kendali infrastruktur komunikasi dari tangan penjajah, sebuah momen yang kini menjadi totem bagi institusi PT Pos Indonesia dan industri telekomunikasi di Tanah Air.

Analisis Redaksi

Kisah ini bukan sekadar upacara seremonial rutin. Peringatan ke-81 ini adalah momen introspeksi negara tentang siapa sebenarnya pemilik ruang digital kita. Dengan menempatkan Wamenkomdigi sebagai inspektur upacara, pemerintah pusat mengirim sinyal bahwa transisi dari era kabel tembaga ke era serat optik dan data tidak boleh mengorbankan nilai-nilai nasionalisme digital. Fondasi yang dibangun di tahun 1945 melalui perlawanan terhadap pendudukan Jepang adalah legitimasi moral bangsa untuk mengendalikan nadir komunikasi nasional.

Yang perlu diwaspadai adalah jurang antara retorika 'menghubungkan Indonesia' dengan realitas kesenjangan digital yang masih lebar. Angga Raka menyebutkan kewajiban menjaga kedaulatan bangsa, namun kedaulatan tanpa konektivitas yang merata hanyalah slogan. Tantangan sesungguhnya bukan lagi tentang membangun menara, tapi memastikan setiap bit data yang mengalir di jaringan nasional tetap bekerja untuk kepentingan publik, bukan semata-mata mengejar keuntungan korporasi. Jika semangat 1945 itu hilang, kedaulatan digital kita akan rentan direnggut oleh kekuatan asing atau oligarki dalam negeri.

Langkah logis berikutnya dari pernyataan ini harusnya bukan hanya pidato, melainkan kebijakan konkret. Insan postel didesak untuk meneruskan perjuangan, yang dalam konteks 2025 berarti percepatan akses broadband ke desa-desa terluar dan penguatan literasi digital masyarakat agar mereka menjadi produsen konten, bukan sekadar konsumen pasif. Sejarah menunjukkan infrastruktur komunikasi adalah tulang punggung ekonomi dan pertahanan; memutusnya berarti mematikan denyut nadi negara.