PLTS 2,8 kWp dan Sumur Bor Ubah Nasib SD di Simalungun, Efisiensi Rp5,182 Juta per Tahun

Pertamina NRE mengubah status listrik mati dan air kering di SDN 091686 Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dengan menyerahkan paket energi surya dan sanitasi pada Kamis (24/9). Bantuan ini mencakup Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2,8 kWp dengan baterai 5 kWh, satu unit sumur bor, serta renovasi toilet sekolah sebagai bagian dari program Sekolah Energi Berdikari (SEB). Serah terima dilakukan simbolis oleh Arief Mulizar, Senior Officer Pertamina NRE, kepada Kepala Sekolah Jelita Tampubolon, menandai titik balik bagi 85 siswa dan 15 guru yang selama ini berjuang tanpa fasilitas dasar.

Arief Mulizar menegaskan bahwa kondisi sekolah tersebut sempat berada dalam isolasi infrastruktur selama hampir 15 tahun tanpa sumber air layak. PLTS yang terpasang kini menjadi tulang punggung operasional pompa air sumur bor sekaligus memenuhi kebutuhan listrik sekolah. Arief menyebutkan, efisiensi biaya listrik yang diproyeksikan mencapai Rp5,182 juta per tahun, dengan potensi reduksi emisi sebesar 3.192 kg CO2e per tahun. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi langsung dari integrasi teknologi ke lingkungan pendidikan pedesaan.

Jelita Tampubolon menggambarkan kontras tajam sebelum dan sesudah bantuan datang. "Dulu tidak ada listrik, tidak ada air. Sekarang, kami bisa belajar dan hidup layak," ujar Jelita. Kamar mandi yang tadinya rusak dan tidak layak kini berfungsi kembali. Bagi warga sekolah, ini bukan sekadar fasilitas, melainkan hak dasar yang terlambat tiba selama satu setengah dekade. Jelita menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam karena dampaknya langsung terasa pada kualitas kegiatan belajar mengajar.

Di luar aspek teknis, program ini mengedepankan keberlanjutan. Susanto August Satria, Manager Corporate Communication & Stakeholder Relation Pertamina NRE, menjelaskan bahwa SEB tidak hanya menyerahkan aset, tetapi juga mengedukasi warga sekolah dalam mengoperasikan sistem solar PV off-grid. Edukasi ini memastikan aset tidak rusak di tangan penerima manfaat. Di tempat terpisah, Kepala Desa Gunung Bayu, Ismail Hutasulut, mengapresiasi inisiatif ini dan berharap model serupa bisa direplikasi untuk sekolah lain di wilayahnya, mengingat masih banyak potensi energi terbarukan yang belum tersentuh.

Program SEB menjadi penghubung strategis antara komitmen korporasi energi baru dan kebutuhan lokal. Dengan mengintegrasikan listrik, air, dan sanitasi, Pertamina NRE menjawab tantangan multi-dimensi di pedesaan. Pendekatan ini relevan bagi komunitas yang kesulitan mengakses jaringan listrik nasional dan infrastruktur air bersih. Keberhasilan di Simalungun ini menjadi cetak biru bagaimana investasi infrastruktur mikro bisa berdampak sosial yang signifikan.

Analisis Redaksi

Secara logis, keberhasilan program SEB di Simalungun menandakan bahwa pendekatan desentralisasi energi adalah kunci untuk wilayah-wilayah terpencil. Keberadaan PLTS off-grid dengan baterai 5 kWh menunjukkan bahwa kemandirian energi mungkin lebih cepat tercapai daripada menunggu ekspansi jaringan listrik nasional yang membutuhkan waktu dan biaya besar. Efisiensi Rp5,182 juta per tahun memberikan insentif finansial nyata bagi operasional sekolah, mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau iuran orang tua.

Yang perlu diwaspadai adalah aspek pemeliharaan jangka panjang. Edukasi yang diberikan saat serah terima harus diterjemahkan ke dalam protokol perawatan rutin. Jika pengetahuan teknis tidak turun ke level guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan, aset tersebut berisiko rusak dini. Tanpa sparepart dan layanan teknis yang terjangkau di wilayah pedesaan, umur pakai PLTS bisa memendek. Keberlanjutan program ini sangat bergantung pada ekosistem pendukung, bukan hanya pada serah terima aset.

Langkah selanjutnya secara logis adalah replikasi model ini ke desa-desa lain di Sumatera Utara. Dampak sosial berupa akses air bersih dan listrik layak akan meningkatkan retensi siswa dan kualitas pendidikan. Program ini perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah agar manfaatnya melembag, tidak sekadar menjadi proyek CSR sporadis. Jika pola ini berhasil, sektor swasta bisa menjadi katalisator penting dalam mengisi kekosongan layanan dasar di wilayah-wilayah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat.