KKP Serahkan Pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih ke Koperasi dan BUMN

Kementerian Kelautan dan Perikanan resmi mengunci nasib operasional Kampung Nelayan Merah Putih dengan menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengaturan BUMN. Langkah strategis ini ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan Surat Keputusan Bersama di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/9). Tujuannya jelas: memprofesionalkan infrastruktur agar hasil tangkapan nelayan bisa terserap pasar tanpa hambatan birokratis.

Dua dokumen hukum menjadi fondasi kerja sama ini. Pertama, MoU antara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang mengatur pertukaran data, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan daya saing koperasi di sektor kelautan. Kedua, SKB empat menteri yang menugaskan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk mengelola KNMP bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penugasan ini mencakup penyusunan rencana bisnis hingga perluasan akses pemasaran.

Trenggono menegaskan peran Presiden Prabowo dalam memikirkan ekonomi masyarakat paling bawah. "Nah KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan. Ke depan tinggal bagaimana saya dan Pak Ferry bisa memastikan nelayan melaut tidak usah memikirkan modal," kata Trenggono. Ia menekankan bahwa KKP menyediakan infrastruktur, sementara koperasi bertindak sebagai penampung hasil.

Skala program ini masif. Pada 2025, KKP membangun KNMP di 100 lokasi dengan 65 di antaranya berstatus uji coba operasional. Rencananya, pembangunan akan terus berlanjut hingga tahun 2029 menyasar 5.000 desa nelayan di Indonesia. "100 titik pembangunan sudah berjalan, sekarang sedang menuju ke 1.269 di seluruh Indonesia, dan tahun depan saya diperintahkan membangun 2.000 titik," ujar Trenggono. Survei ke lokasi pesisir dan pulau-pulau kecil akan dilakukan untuk mengidentifikasi kendala spesifik nelayan.

Ekonomi desa pesisir diharapkan bertransformasi secara total. Dengan hadirnya offtaker yang terstruktur, nelayan tidak lagi terombang-ambing oleh tengkulak atau fluktuasi pasar yang tidak stabil. Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam SKB menunjukkan adanya dukungan pendanaan atau skema bantuan likuiditas untuk memastikan roda usaha koperasi tidak macet. Ini adalah pergeseran paradigma dari sekadar bantuan infrastruktur fisik menjadi pembinaan ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Analisis Redaksi

Kekuatan utama inisiatif ini terletak pada integrasi vertikal: pemerintah pusat menyediakan infrastruktur, BUMN mengelola bisnis, dan koperasi menyerap hasil. Namun, risiko terbesar ada pada kapasitas manajerial koperasi di tingkat desa. Tanpa SDM yang kompeten di bidang logistik dan pemasaran, fungsi offtaker KDKMP bisa menjadi formalitas belaka. PT Agrinas Jaladri Nusantara harus benar-benar mengawal transfer pengetahuan, bukan hanya mendanai.

Keberlanjutan program ini bergantung pada komitmen politik untuk menjaga harga beli hasil tangkapan tetap menguntungkan nelayan. Jika fluktuasi harga menyebabkan margin koperasi menipis, insentif untuk nelayan melaut akan menurun. Pemerintah perlu memasang mekanisme pelaporan harga yang transparan dan rutin. Tanpa pengawasan ketat terhadap realisasi 1.269 titik berikutnya, ambisi 5.000 desa nelayan pada 2029 bisa terhambat oleh birokrasi yang lamban di lapangan.