Kapolri: Ulama sebagai Kompas Arah, Polri Lentera Keamanan di Tengah Tantangan Global

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan sinergi antara ulama dan negara sebagai fondasi stabilitas nasional. Komitmen ini ia sampaikan saat 'Ngaji Kebangsaan' bersama KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Sabtu (26/9). Pertemuan tersebut menandai penekanan bahwa keamanan publik tidak bisa berdiri sendiri tanpa arah moral dari ulama dan perlindungan hukum dari aparat.
Dalam sesi dialog, Sigit menjelaskan bahwa pembangunan membutuhkan ruang yang aman, sementara keamanan membutuhkan persatuan yang terus dirawat. Ia menggambarkan peran kedua elemen secara metaforis: ulama berfungsi sebagai kompas yang memberikan arah, nasihat, dan doa, sementara Polri bertugas sebagai lentera yang menjaga ketertiban dan memberikan pengayoman. "Ulama memberikan arah dan tuntunan, sedangkan Polri menjaga keamanan agar masyarakat dapat beraktivitas dan pembangunan terus berjalan," tegas Sigit.
Sejarah menjadi pijakan penting dalam narasi Sigit. Ia mengingatkan bahwa ulama dan umara memiliki jejak kebersamaan yang panjang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat juang tersebut kini bertransformasi menjadi tanggung jawab kolektif untuk menjaga negara tetap rukun. Keterikatan historis ini menjadi dasar logis mengapa menjaga keamanan bukan sekadar tugas teknis kepolisian, melainkan ikhtiar bersama seluruh elemen bangsa.
Di tengah dinamika global yang kompleks, Sigit menekankan urgensi mengelola keberagaman dengan bijaksana. Ia memperingatkan bahwa perbedaan yang tidak dikelola baik berpotensi berubah menjadi konflik yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, menjaga persatuan bukan hanya pilihan, melainkan keharusan strategis untuk memastikan keamanan dalam negeri tidak tergerus oleh disintegrasi sosial.
Pernyataan ini mengubah paradigma publik tentang tugas kepolisian. Jika selama ini menjaga Kamtibmas dianggap eksklusif menjadi kerja birokrasi negara, kini hal itu diposisikan sebagai beban moral bersama. Dengan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan, Sigit sebenarnya meminta partisipasi aktif warga dalam membangun fondasi keamanan, di mana ulama memberikan legitimasi moral dan Polri menjalankan fungsi protektif secara nyata.
Analisis Redaksi
Langkah Kapolri menggaet figur ulama kharismatik seperti Gus Baha dalam forum resmi merupakan strategi komunikasi publik yang cerdas. Ini menandakan pengakuan negara bahwa legitimasi sosial polisi tidak hanya datang dari undang-undang, tetapi juga dari dukungan moral komunitas religius yang besar. Dalam konteks di mana kepercayaan publik terhadap institusi keamanan sering diuji, aliansi dengan tokoh agama yang dihormati menjadi penstabil citra institusi.
Metafora 'kompas dan lentera' yang digunakan Sigit bukan sekadar retorika indah, melainkan pengingat sistemik. Kompas (ulama) memastikan arah gerakan bangsa tidak menyimpang dari nilai-nilai kebangsaan, sementara lentera (polisi) menerangi jalannya bagi warga untuk merasa aman. Jika salah satu absen, sistem akan gagal: pembangunan tanpa keamanan akan kacau, dan keamanan tanpa arah moral berpotensi menjadi kekuasaan yang tumpul. Kolaborasi ini harus dibaca sebagai mekanisme koreksi silang yang vital.
Ke depan, tantangan terbesar bukan pada niat baik di ruang diskusi, melainkan pada implementasi di lapangan. Masyarakat akan menguji apakah narasi kebersamaan ini benar-benar tercermin dalam penanganan konflik sosial yang melibatkan elemen agama atau keberagaman. Konsistensi Polri dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi akan menjadi penentu apakah sinergi ulama-umara ini hanya wacana di atas meja atau benar-benar menjadi perekat sosial yang nyata.
BERITA TERKAIT (Politik)

PKB Buka Opsi Hak Angket dan HMP untuk Selidiki Legalitas Suket Ijazah Gibran

Anis Matta: Akar Rumput dan Cita-Cita Besar Jadi Fondasi Menuju Pemilu 2029

Presiden Prabowo Panggil Tim Ekonomi ke Istana untuk Koordinasi Kebijakan
