Irak Rugi Rp 1.068 Triliun Usai Selat Hormuz Terjebak Perang AS-Iran

Ekonomi Irak kini terhantam berat akibat terjerat pusaran konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Berhentinya perdagangan bebas lewat Selat Hormuz sejak akhir Februari lalu mencekik negara yang sangat bergantung pada barang impor. Menurut Al Jazeera, Sabtu (26/09/2026), Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi menyebut negaranya menghadapi tantangan ekonomi luar biasa. Irak kehilangan pendapatan minyak sekitar US$ 60 miliar (Rp 1.068 triliun) karena tidak bisa mengekspor 90% minyaknya lewat rute Teluk yang kini jadi arena negosiasi sengit antara Washington dan Teheran.

Pukulan ini telak karena pendapatan minyak menyumbang lebih dari 90% anggaran federal Irak. Gangguan pelayaran Hormuz memutus rantai pasok, menaikkan biaya transportasi, dan menekan volume impor. Alaa-Eddin Sulaibi, pemilik supermarket di Baghdad, memperkirakan porsi barang impor yang dijualnya turun dari 90% menjadi 70%, dengan harga melonjak 25% hingga 30%. Ia mengakui, “Kami tidak punya pilihan selain menjual produk lokal, meskipun kualitasnya tidak sama dengan produk impor.”

Dampaknya merambah nilai tukar dinar Irak. Di pasar paralel pekan lalu, kurs sempat menyentuh 1.600 dinar per dolar AS, jauh di atas kurs resmi 1.300 dinar dan level pra-perang 1.540 dinar. Di saat yang sama, pemerintah Irak harus berhadapan dengan pengetatan pasokan dolar AS. Pada April, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menangguhkan pengiriman uang tunai fisik dari rekening pendapatan minyak Irak di AS karena tekanan atas aktivitas milisi yang didukung Iran. Meski sebagian pengiriman dilanjutkan di Juli, AS tetap menuduh sejumlah bank swasta Irak terlibat penyelundupan dolar ke Iran.

Berita terpanas ekonomi global makin kompleks. Bank Sentral Irak (CBI) membantah isu kekurangan dolar dan menuduh lonjakan kurs paralel berasal dari spekulasi pihak tertentu. Namun, Penasihat Keuangan PM Irak Mudher Mohammed Salih membeberkan data lain: cadangan devisa CBI anjlok dari sekitar US$ 106 miliar (Rp 1.886,8 triliun) sebelum perang menjadi hanya US$ 80 miliar (Rp 1.424 triliun) pada akhir Agustus.

Kekacauan ini mengungkap kelemahan struktural Irak yang sudah lama terpendam. Ziad al-Hashimi, peneliti ekonomi internasional di Anglia Ruskin University, menilai ketergantungan berlebihan pada minyak dan barang asing jadi titik lemah. “Krisis ini telah mengungkap ketidakseimbangan yang mendalam dalam struktur ekonomi Irak, yang paling menonjol adalah ketiadaan perlindungan yang mampu melindungi ekonomi di masa gejolak,” paparnya. Hashimi menambahkan, pemerintah hanya bisa mengandalkan langkah jangka pendek seperti pinjaman, yang bukan solusi sejati.

Analisis Redaksi

Irak bukan sekadar tertinggal dalam negosiasi keamanan; negara ini sedang dibatasi secara moneter oleh kekuatan asing. Penundaan pengiriman dolar tunai oleh AS menciptakan krisis likuiditas di dalam negeri, mempercepat pelemahan dinar dan memicu inflasi impor. Ketergantungan 90% anggaran pada minyak berarti setiap blokade langsung menguapkan daya beli publik.

Menjelang akhir tahun 2026, tekanan dari dua sisi—Hormuz dan rezim dolar AS—membuat Irak sulit manuver. Jika konflik memanjang, anjloknya cadangan devisa dari US$ 106 miliar menjadi US$ 80 miliar akan memaksa CBI menambah utang jangka pendek, memperburut defisit. Tanpa diversifikasi ekonomi nyata, Irak akan terus rentan terhadap gejolak geopolitik regional.