Empat Anggota OPM Puncak Jaya Serahkan Senjata Api kepada TNI dalam Reintegrasi

Proses ini melibatkan Bongkar Tabuni dan Lipar Tabuni dari OPM Kodap X/Tolikara, serta Bejo Tabuni dan Kopitua Tabuni dari OPM Kodap XXVIII/Yambi. Kopitua Tabuni diketahui sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Lapangan (Danops Wil) OPM Kodap XXVIII/Yambi. Senjata yang diserahkan meliputi satu pucuk AR-15 kaliber 5,56 mm, satu pistol revolver kaliber 9 mm, satu pistol Trailside Sig Arms kaliber .22 LR milik Bejo Tabuni, dan satu pistol Combat kaliber 9 mm milik Lipar Tabuni.

Riyanto menekankan bahwa penyerahan senjata hanyalah tahap awal. Tahapan lebih penting justru dimulai setelah mereka kembali, di mana masyarakat dan keluarga harus menerima, pemerintah memberikan pendampingan, dan seluruh pihak membantu mereka menjalani kehidupan bermartabat. Ia menyerukan agar mereka kembali membangun kampung, berkebun, bekerja, dan beribadah sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan anak-anak Papua.

Komitmen damai ini menuntut kerja sama lintas sektor. Menurut Pangkoops TNI Habema, reintegrasi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan terutama keluarga. Jalan damai dideklarasikan terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali, menjadikan situasi keamanan di wilayah Papua Tengah sedikit lebih stabil namun tetap membutuhkan pengawasan ketat dalam masa transisi ini.

Analisis Redaksi

Penyerahan empat pucuk senjata oleh anggota OPM, termasuk seorang koordinator lapangan, menandakan adanya retak nyata dalam struktur komando gerombolan di wilayah Puncak Jaya dan Yambi. Keberanian para mantan anggota untuk meletakkan senjata setelah bertahun-tahun berkonflik menunjukkan bahwa janji pendampingan dan penerimaan sosial oleh negara mulai memiliki daya tarik signifikan dibandingkan ketidakpastian hidup di gunung. Namun, angka empat ini masih kecil jika dibandingkan dengan ribuan personel yang masih aktif di wilayah Papua, sehingga tidak boleh dipandang sebagai kemenangan final melainkan sebagai titik awal yang butuh konsistensi.

Perlu diwaspadai adanya dinamika internal OPM pasca-penyerahan ini. Kelompok garis keras di Kodap XXVIII/Yambi dan X/Tolikara bisa saja melakukan tindakan balasan atau tekanan terhadap keluarga para mantan anggota di kampung halaman. Karena itu, keberhasilan reintegrasi ini sangat bergantung pada kesiapan aparat keamanan untuk melindungi para pengembalian diri dan komunitas lokal dari stigma atau kekerasan sosial. Jika pendampingan pasca-penyerahan seperti yang diamanatkan Brigjen Riyanto tidak terlaksana secara merata, risiko pengulangan kekerasan atau kabur kembali dari proses integrasi tetap terbuka lebar.