Xi dan Trump Sepakati Penanganan AI di Gedung Putih, CEO OpenAI Desak Standar Global

Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump menegaskan tanggung jawab bersama untuk mengelola kecerdasan buatan demi menjaga stabilitas global. Pernyataan ini dikeluarkan saat kedua pemimpin adidaya itu bertemu di Gedung Putih pada Kamis (24/9), menempatkan isu regulasi AI di jantung diplomasi strategis antar negara terbesar di dunia. Xi secara eksplisit menyatakan bahwa baik Beijing maupun Washington memiliki kapabilitas unik untuk memastikan teknologi ini tetap terkendali dan mengabdi pada kesejahteraan umat manusia.

"Kita memiliki kemampuan sekaligus tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola AI demi kebaikan, serta memastikan bahwa pengembangannya selalu berada di bawah kendali manusia dan mengabdi pada kesejahteraan masyarakat," kata Xi, sebagaimana dilaporkan The Hill. Di sisi lain, Trump menyoroti dampak jangka panjang dari keputusan kebijakan saat ini, dengan menyatakan bahwa pilihan yang diambil kini akan mendorong perdamaian dan kemakmuran hingga puluhan tahun ke depan.

Pertemuan dua raksasa ekonomi ini terjadi di tengah ketegangan regulasi domestik. Trump secara repetitif menegaskan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) merupakan satu-satunya 'guardrail' atau pagar pengaman yang dibutuhkan untuk pengawasan AI, sebuah posisi yang menuai kritik dari pelaku industri. Banyak perusahaan teknologi mendesak adanya aturan perlindungan baru yang lebih komprehensif, sementara pemerintah AS cenderung berpegang pada mekanisme hukum yang sudah ada.

Isu ini menjadi semakin krusial setelah seruan global untuk memperlambat laju pengembangan AI yang dinilai kian tak terkendali. Sebelumnya, CEO OpenAI Sam Altman dan CEO Anthropic Dario Amodei sama-sama sepakat di hadapan Dewan Keamanan PBB pada Rabu (23/9) bahwa industri membutuhkan standar internasional. Keduanya menyadari risiko keamanan global yang membayangi kemajuan teknologi yang pesat ini, meskipun keduanya berbicara secara terpisah dalam forum PBB tersebut.

Altman mendesak PBB untuk menciptakan standar internasional yang mengukur kemampuan, menilai risiko, dan menentukan parameter keamanan, lengkap dengan sistem pelaporan yang akurat agar dunia dapat belajar dari kegagalan sebelum terjadi bencana. Sementara itu, Amodei mengusulkan tiga gagasan kerja sama internasional, termasuk perjanjian global untuk melarang penggunaan AI dalam pembuatan senjata biologis, serta standar global untuk pengujian dan sistem pemberitahuan insiden keamanan. "Saya percaya bahwa ini adalah isu keamanan global terpenting yang dihadapi dunia saat ini," tegas Amodei, dilansir CNN. Beberapa insiden terbaru menunjukkan agen AI mampu meretas sistem perusahaan lain, memperkuat urgensi regulasi tersebut.

Analisis Redaksi

Pertemuan tingkat tinggi antara Xi dan Trump mengisyaratkan pergeseran paradigma dalam geopolitik teknologi. Jika sebelumnya dominasi AI dipandang sebagai perlombaan militer atau ekonomi, kini kedua pemimpin mengakui adanya ketergantungan mutlak terhadap stabilitas sistem. Posisi Trump yang berpegang pada DOJ sebagai satu-satunya pengaman menunjukkan resistensi Washington terhadap regulasi sektoral baru, yang berisiko menciptakan kekosongan aturan di sektor swasta. Ketegangan antara keinginan pelaku industri untuk inovasi cepat dan seruan para CEO besar untuk rem darurat, menjadi titik rawan yang harus diwaspadai.

Rekomendasi Altman dan Amodei di PBB yang menyerukan larangan AI untuk senjata biologis dan sistem verifikasi antar negara, membuka jalan bagi diplomasi non-tradisional. Namun, realitas geopolitik menunjukkan bahwa kerja sama AS-China dalam isu ini sangat rentan terhadap friksi perdagangan. Tanpa mekanisme pemantauan independen yang diakui kedua belah pihak, 'tanggung jawab bersama' yang dideklarasikan di Gedung Putih berisiko hanya menjadi retorika. Publik perlu mengawasi apakah komitmen ini akan menghasilkan protokol teknis yang terukur atau sekadar pernyataan diplomatik yang kabur.