Trump Tolak Temu Netanyahu: Strategi Politik PM Israel Terjepit di Tengah Tekanan Global

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan enggan memberikan waktu untuk pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, sebuah keputusan yang kini membuat manuver diplomatik Teheran menjadi terganjal saat Netanyahu berupaya memancing dukungan menjelang pemilu Israel pekan depan. Kantor Netanyahu, melalui upaya yang ditanamkan oleh jurnalis diplomatik The Times of Israel, Lazar Berman, berusaha mengatur temu muka, namun respons Trump yang "tampaknya tidak bersedia mewujudkannya" mengubah dinamika kunjungan tersebut. Alih-alih bertemu dengan sekutu tradisionalnya, Trump justru terlihat lebih memilih silaturahmi dengan Wali Kota New York Zohran Mamdani, sosok yang sedang bersitegang dengan Netanyahu akibat ancaman penangkapan terkait status buron Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Jeda waktu antara pidato Netanyahu di Majelis Umum pada Kamis (24/9) dan jadwal pemilu Israel yang jatuh pada 27 Oktober menjadi faktor krusial dalam membaca manuver ini. Dalam jajak pendapat yang dibagikan oleh Trump sendiri, blok Netanyahu memang menempati posisi sedikit di atas pesaingnya, tetapi angka tersebut belum menyentuh ambang 61 kursi yang wajib untuk membentuk pemerintahan yang sah. Ketiadaan pertemuan langsung dengan Presiden AS membuat Netanyahu kehilangan panggung penting untuk menghidupkan ulang narasi kampanyenya, yang selama ini mengandalkan kedekatan personal dengan pemimpin dunia sebagai keunggulan komparatif atas para pesaingnya. Ketidakjelasan ini membuat Netanyahu terpaksa berpidato dalam kondisi terisolasi dari figur utama dalam politik global saat ini.

Isi pidato yang diantisipasi oleh analisis Berman menunjukkan bahwa audiens utama Netanyahu bukanlah para delegasi PBB, melainkan pemilih di dalam negeri yang menonton dari rumah. Ancaman keamanan dari Hamas, Lebanon, dan Iran menjadi dalang, di mana Netanyahu akan mengklaim keberhasilan militer Israel menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza serta penarikan seluruh sandera, meskipun catatan kelam di mana lebih dari 40 orang tewas dalam penahanan tetap melekat pada narasi tersebut. Untuk Lebanon, ia akan menyoroti melemahnya Hizbullah dan kehadiran pasukan Israel di selatan, sementara untuk Iran, ia perlu membingkai konflik yang berkepanjangan sebagai sebuah "kemenangan" meskipun belum ada tanda bahwa Teheran bersedia memberikan konsesi terkait Selat Hormuz maupun program nuklirnya. Ini merupakan upaya keras untuk menutupi kenyataan bahwa operasi militer Israel belum menghasilkan tujuan akhir yang jelas.

Di balik narasi keamanan tersebut, Netanyahu menghadapi badai politik dalam negeri yang mengancam legitimasinya. Kemarahan pemilih akibat kegagalan mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 masih segar, diperparah oleh penolakan Netanyahu untuk membentuk komisi penyelidikan negara serta penolakan koalisi terhadap wajib militer bagi komunitas Haredi. Sentimen ekstremis yang meningkat di Israel menambah kompleksitas posisi Netanyahu di panggung global. Jadwal kunjingannya yang terlihat lebih singkat dan minimnya agenda pertemuan dengan pemimpin negara lain, menurut Berman, merupakan refleksi dari rusaknya citra Israel di dunia internasional akibat aksi mitra koalisi sayap kanan. Seorang pejabat AS bahkan menegaskan bahwa Netanyahu tidak termasuk dalam daftar pemimpin yang dijadwalkan bertemu Trump, mengindikasikan bahwa jarak politik antara Washington dan Tel Aviv sedang melebar secara signifikan.

Kunjungan Netanyahu ke New York diwarnai dengan tekanan eksternal yang semakin tajam, terutama dari kubu pemerintahan kota yang menolak status hukumnya. Zohran Mamdani kembali menyerang Netanyahu sebagai "penjahat perang" dan "arsitek genosida", mendesak pemerintah federal AS untuk menegakkan surat perintah penangkapan ICC yang dikeluarkan pada November 2024 bersama mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Meskipun Israel menolak yurisdiksi ICC dan membantah tuduhan tersebut, narasi kriminalisasi ini kini menjadi bagian tak terpisahkan dari persepsi global terhadap Netanyahu. Dengan Jared Kushner dan Steve Witkoff yang telah melakukan pembicaraan dengan pejabat Iran pada Selasa (22/9), dan Trump yang mengisyaratkan kesepakatan mungkin tercapai setelah pemilu paruh waktu AS, Netanyahu terdorong untuk memengaruhi kebijakan Amerika melalui pidatonya di PBB. Ia diperkirakan akan menggunakan alat bantu visual untuk memaparkan risiko program nuklir Iran, sebuah upaya terakhir untuk memastikan AS tidak terlempar dari garis yang ia tentukan.

Analisis Redaksi

Penolakan Trump untuk bertemu Netanyahu di tengah hiruk-pikuk Sidang PBB mengirimkan sinyal diplomatik yang jauh lebih berat daripada sekadar masalah jadwal. Dalam kalkulasi politik AS, memfasilitasi pertemuan dengan seorang yang memiliki status buron ICC sedang berjalan, terutama di tengah ketegangan dengan Wali Kota New York, dapat dianggap sebagai pelemahan prinsip hukum internasional yang selama ini diklaim dijaga oleh Washington. Bagi Netanyahu, hilangnya akses langsung ke "Big Brother" geopolitik memaksanya untuk kembali ke panggung dalam negeri, tempat di mana kredibilitas keamanannya sedang diuji habis-habisan oleh kegagalan strategi militer di Gaza dan Iran. Ini adalah titik balik di mana diplomasi personal yang selama ini menjadi tameng politik Netanyahu mulai terlihat retak.

Yang perlu diwaspadai adalah upaya Netanyahu untuk membalik keadaan melalui retorika di PBB, di mana ia berusaha membingkai konflik Iran dan Gaza sebagai "kemenangan" strategis. Namun, tanpa dukungan eksplisit dari Trump yang biasanya menjadi tameng diplomatik kuat, klaim tersebut mudah dibantah oleh fakta di lapangan, termasuk ketidakbersamaan Iran untuk mengalah soal Selat Hormuz. Jika pidato ini gagal mengubah persepsi dalam negeri, Netanyahu akan menghadapi oposisi yang lebih keras dalam pemilu 27 Oktober, bukan karena kebijakan luarnya semata, melainkan karena koalisi sayap kanan yang mulai menggerus fondasi elektoralnya. Ketidakpastian ini membuat setiap keputusan militer atau diplomatik ke depan menjadi semakin berisiko bagi stabilitas internal Israel.

Melihat dinamika ini, langkah logis berikutnya adalah bahwa Netanyahu akan memperkuat tekanan pada pemerintah AS melalui lobi di luar kerangka resmi untuk memastikan sanksi atau ancaman terhadap Iran tetap menjadi prioritas Trump sebelum pemilu parih waktu. Namun, dengan keterbatasan waktu dan ruang diplomatik, ia mungkin terpaksa mengorbankan beberapa aspirasi strategisnya demi menyelamatkan posisi politik domestiknya. Bagi pengamat, momen ini bukan sekadar tentang apakah Trump akan bertemu Netanyahu atau tidak, melainkan tentang bagaimana pergeseran prioritas keamanan global Amerika mulai berdampak pada nasib politik para sekutunya. Jika garis batas antara kepentingan AS dan Israel semakin kabur, maka masa depan aliansi ini akan diuji oleh hasil kotak suara di Israel dan Gedung Putih.