Sugiono di PBB: Perdamaian Gaza Harus Dihadapi dengan Pemulihan Kehidupan Layak

Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa upaya menjaga perdamaian di Jalur Gaza tidak bisa berhenti di penghentian tembakan semata; upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan masyarakat Palestina secara nyata. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan High Level Roundtable on Gaza Early Recovery "From Sharm El-Sheikh to Phase II - Consolidating Peace and Early Recovery" di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-81, Rabu (23/9).

"Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat," ujar Sugiono dalam rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI. Bagi diplomat senior ini, konsep perdamaian yang hanya fokus pada gencatan senjata adalah definisi yang sempit dan tidak menjawab penderitaan jangka panjang warga sipil di zona konflik tersebut.

Sugiono menjelaskan bahwa posisi RI tetap menempatkan penghentian kekerasan, gencatan senjata, dan akses bantuan kemanusiaan sebagai prioritas utama. Namun, ia menekankan urgensi untuk segera memulai pemulihan layanan dasar dan infrastruktur di Gaza. "Pemulihan Gaza membutuhkan pasokan dan sumber daya yang memadai untuk mengembalikan layanan dasar dan membangun kembali infrastruktur," kata dia. Fokus pada kebutuhan mendesak sekaligus pembangunan jangka panjang menjadi kunci agar bantuan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi restoratif.

Dalam mekanisme transisi, Sugiono menyebut National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) dapat memainkan peran penting. NCAG adalah badan yang terbentuk saat Gaza memasuki masa transisi sebagaimana dijelaskan dalam Deklarasi New York. Seluruh proses rekonstruksi ini, menurut Sugiono, harus dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina sendiri. Dukungan internasional pun harus diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan kepemilikan Palestina atas masa depan Gaza, bukan sekadar mengisi kekosongan kekuasaan.

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk memastikan fase berikutnya dari rencana perdamaian terwujud. Forum yang berlangsung di markas PBB tersebut difokuskan untuk membahas langkah menuju pelaksanaan Peace Plan yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Tujuannya jelas: menjadikan gencatan senjata sebagai landasan bagi pemulihan sosial-ekonomi, bukan sekadar jeda dalam siklus kekerasan.

Analisis Redaksi

Pernyataan Menlu Sugiono menggeser narasi diplomatik Indonesia dari sekadar mediator moral menjadi aktor pembangunan pasca-konflik. Dengan mengaitkan gencatan senjata dengan pemulihan infrastruktur, RI secara strategis menegaskan bahwa "perdamaian" tanpa "pembangunan" adalah ilusi. Ini sejalan dengan pendekatan peacekeeping yang berintegritas, di mana stabilitas diukur dari kemampuan warga mengakses layanan dasar, bukan hanya dari diamnya suara meriam.

Adanya rujukan pada Resolusi DK PBB 2803 dan Deklarasi New York menunjukkan bahwa Indonesia berpijak pada legitimasi hukum internasional yang kuat. Menekankan kepemilikan Palestina atas proses rekonstruksi adalah penolakan halus terhadap skenario dominasi asing yang sering kali memicu resistensi lokal. Tantangan ke depan bukan hanya diplomasi, melainkan logistik: bagaimana memastikan "pasokan dan sumber daya" yang dijanjikan benar-benar sampai di Gaza, mengingat kompleksitas birokrasi dan akses di lapangan yang masih sangat berat.