Polisi Telusuri Asalah Flyer Pawai LGBT Viral di Losari, Akun Klaim Dibajak

Kombes Pol Arya Perdana, Kapolrestabes Makassar, menegaskan bahwa kepolisian masih menelusuri asal-mulanya flyer rencana pawai LGBT di Anjungan Pantai Losari yang viral di media sosial. Sampai hari ini, Polrestabes Makassar mengaku belum menerima surat pemberitahuan maupun permohonan izin resmi terkait kegiatan tersebut, sebuah celah administratif yang membingungkan publik karena informasi itu sudah tersebar luas sebelum izinnya diproses.

Hasil permintaan keterangan awal menunjukkan klaim mengejutkan dari pemilik akun yang mengunggah pamflet itu. Arya menyampaikan bahwa pemilik akun tersebut beralasan bahwa akunnya telah dibajak, sehingga unggahan mengenai rencana kegiatan itu muncul tanpa sepengetahuan sang pemilik. Penjelasan ini membuka celah besar dalam kronologi penyebaran informasi yang memicu kekhawatiran di kalangan warga Makassar.

Pihak kepolisian kini mengerahkan tim siber untuk mengurai benang kusut di balik viralnya konten tersebut. Fokus penyelidikan adalah mengidentifikasi pihak yang sebenarnya membuat dan menyebarkan informasi flyer, sekaligus memverifikasi apakah kegiatan pawai itu benar-benar akan berlangsung atau sekadar hoaks. Proses pengecekan juga dilakukan ke Polda Sulawesi Selatan, dan hasilnya nihil: tidak ditemukan adanya permohonan serupa di tingkat provinsi.

Arya menjelaskan bahwa setiap kegiatan masyarakat pada prinsipnya dapat disampaikan kepada kepolisian. Namun, rekomendasi izin tidak serta-merta diberikan secara otomatis. Keamanan dan kearifan lokal menjadi barometer utama. Arya secara eksplisit menyatakan bahwa jika situasi dinilai tidak memungkinkan atau berpotensi menimbulkan hal-hal negatif serta keresahan di tengah masyarakat, izin tersebut tidak akan direkomendasikan.

Dampak langsung dari viralnya flyer ini adalah kebingungan dan potensi polarisasi sosial di Kota Makassar. Warga yang melihat pamflet tersebut secara otomatis mengasumsikan adanya rencana aksi nyata yang sudah terkoordinasi. Faktanya, ketiadaan surat izin yang masuk ke polres maupun Polda Sulsel mengindikasikan ada disinkronisasi antara informasi di ruang digital dan prosedur formal di lapangan. Situasi ini menuntut ketelitian ekstra dari warga dalam memverifikasi berita sebelum menyebarkannya lebih jauh.

Analisis Redaksi

Klaim "akun dibajak" dari pemilik akun adalah pernyataan yang perlu diuji forensik secara ketat. Dalam banyak kasus siber, klaim pembajakan sering kali menjadi tameng untuk menghindari keterlibatan langsung atau sekadar taktik agar pihak yang benar-benar menyebarkan narasi tidak terlacak. Tim siber Polrestabes Makassar memegang kunci kunci untuk membongkar apakah ini memang aksi peretasan murni atau justru manuver naratif dari kelompok tertentu yang ingin menguji respons sosial-politik di Kota Makassar.

Yang perlu diwaspadai adalah potensi eskalasi konflik horizontal jika masyarakat terprovokasi oleh flyer tersebut sebelum fakta hukumnya terkuak. Karena belum ada izin resmi, maka secara hukum kegiatan itu masih dalam ranah