Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

OJK Serahkan Pengelolaan Dana Pensiun BUMN Bermasalah ke Danantara, Kekurangan Capai Rp4 Triliun

Ekonomi & PasarHendra GunawanHendra GunawanSumber: CNN Ekonomi
Hendra Gunawan
Hendra Gunawan
Pengamat Bisnis

Menyoroti perkembangan startup, bisnis lokal, dan ekonomi digital di Indonesia.

OJK Serahkan Pengelolaan Dana Pensiun BUMN Bermasalah ke Danantara, Kekurangan Capai Rp4 Triliun
BAGIKAN:

Keterlibatan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam membenahi dana pensiun BUMN resmi dikonfirmasi OJK guna mengatasi kendala likuiditas dan pendanaan jangka panjang.

Langkah strategis ini diambil untuk menangani perusahaan dana pensiun yang sedang sekarat akibat defisit. OJK tidak lagi berjalan sendirian dalam memonitor kesehatan keuangan para pengelola pensiun di ekosistem BUMN.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan kebutuhan kehadiran Danantara ini. Kondisi saat ini menunjukkan adanya tekanan berat pada likuiditas yang membuat pembayaran manfaat menjadi terancam.

"Dari Kementerian BUMN, begitu juga Danantara akan membantu pengelolaan investasinya dari dapen-dapen yang ada di bawah BUMN, ya," ujar Ogi di Balai Kartini, Jumat (25/9). Pernyataan ini mengindikasikan adanya pergeseran beban pengelolaan ke entitas negara.

Beberapa aset yang tercatat masih berbentuk investasi tetap atau tidak likuid. Struktur tersebut menyulitkan pencairan dana untuk membayar kewajiban peserta yang sudah jatuh tempo.

Strategi jangka panjang adalah migrasi dari sistem manfaat pasti ke iuran pasti. Langkah ini dinilai lebih rasional karena memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan pengeluaran dengan lebih akurat dan prediktif.

Analisis Redaksi

Aksi OJK dan Danantara ini menandakan perubahan paradigma dalam pengelolaan risiko sektor BUMN. Fokus tidak lagi hanya pada profitabilitas perusahaan, melainkan pada kesehatan liabilitas jangka panjangnya.

Percepatan pergeseran ke skema iuran pasti adalah logika ekonomi yang masuk akal. Ini akan membebani perusahaan dari risiko fluktuasi pasar yang tidak terkontrol di masa depan.

Proses penyehatan ini menjadi prasyarat mutlak bagi kepercayaan publik terhadap jaminan pensiun. Jika skema manfaat pasti terus dipaksakan tanpa perbaikan tata kelola, defisit akan terus membesar dan menyedot aset negara.

Meow! Tanya Nesi!
😸