KPK Dalami Saksi Anggota BPK Bobby Rizaldi dalam Kasus Suap Audit Muara Enim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi dalam kasus suap audit Muara Enim. Pemeriksaan ini dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (25/9). Panggilan ini adalah kelanjutan dari investigasi yang menjerat Bupati Muara Enim periode 2025-2030, Edison, beserta empat tersangka lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pemanggilan tersebut melalui keterangan tertulis. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama: BAR," ujar Budi. Selain Bobby, penyidik juga memanggil seorang saksi lain, Aditya Rizki Prakosa, yang berstatus pihak swasta. Ini merupakan panggilan kedua bagi Bobby dalam proses penyidikan berjalan.

Pada pemeriksaan pertama pada 16 Juli lalu, KPK telah mendalami dugaan pengaturan audit di Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Penyidik juga menelusuri hubungan Bobby dengan tersangka Augusz Dewanggara alias Angga. Proses ini diperkuat dengan penyitaan Barang Bukti Elektronik (BBE) dari kediaman Bobby di Cipete, Jakarta Selatan.

KPK sebelumnya telah menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan dan menyita sejumlah dokumen krusial. Temuan tersebut mencakup dokumen kertas kerja pemeriksaan serta bukti perubahan hasil audit dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dokumen-dokumen itu menunjukkan upaya perubahan hasil setelah adanya operasi tangkap tangan oleh KPK, serta indikasi intervensi dari BPK Pusat.

Saat ini, lima orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan). Tiga di antaranya diduga pemberi suap, yaitu Bupati Edison, serta Cory Erin Hardi dan Fika dari PT Millenium Solusi Abadi (MSA). Dua lainnya diduga penerima suap, yakni ASN BPK sekaligus pengendali teknis Titin Rita Lestari, dan Augusz Dewanggara alias Angga. Kasus ini menyoroti kuatnya dugaan manipulasi hasil audit negara oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis Redaksi

Terlibatnya Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi mengindikasikan bahwa jaring kasus ini tidak hanya terbatas pada level daerah, melainkan menyentuh struktur puncak lembaga audit negara. Perhatian penyidik terhadap 'dugaan intervensi dari BPK Pusat' yang tertera dalam dokumen sitaan menunjukkan adanya skema sistemik untuk memuluskan hasil audit yang menguntungkan para tersangka. Ini adalah indikasi awal bahwa tekanan politik atau ekonomi telah membajak independensi teknis BPK.

Perubahan status audit dari WDP menjadi WTP pasca tangkap tangan adalah anomali serius dalam akuntansi forensik. Jika benar adanya intervensi internal BPK untuk mengubah rekomendasi tersebut, maka integritas laporan keuangan Pemkab Muara Enim selama ini patut diragukan. Publik perlu mewaspadai bahwa skema suap seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas keuangan daerah secara nasional. Langkah logis selanjutnya adalah KPK harus mengusut tuntas rantai komando di dalam BPK yang memungkinkan intervensi tersebut terjadi, bukan hanya berfokus pada eksekutor lapangan.