Komnas HAM Dorong Integrasi Data Reforma Agraria untuk Perkuat Tata Kelola Lahan

Usulan penguatan tata kelola data dan kelembagaan resmi diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai langkah strategis dalam menangani isu reforma agraria. Rekomendasi tersebut mencetuskan gagasan penyatuan peta dan data agar tidak terjadi tumpang tindih dalam klaim lahan. Pendekatan ini dinilai krusial untuk mencegah konflik horizontal antarpihak yang selama ini menjadi biang masalah di sektor pertanahan nasional.

Mereka menyoroti fragmentasi data sebagai akar permasalahan utama selama dua dekade terakhir. Sistem data yang terfragmentasi menyulitkan verifikasi kepemilikan hak ulayat maupun status hukum aset negara. Dengan menyatukan sumber informasi menjadi satu peta dan satu data, ketertelusuran status lahan menjadi lebih akurat. Hal ini sejalan dengan dorongan transparansi dalam pengelolaan aset publik yang selama ini rentan terhadap praktik korupsi tanah.

Secara kelembagaan, komisi menekankan perlunya sinergi ketat antarinstansi vertikal. Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah daerah harus bergerak di bawah satu payung data tunggal. Tanpa integrasi tersebut, kebijakan sektoral berisiko bertabrakan di lapangan. Dampaknya, petani dan masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan secara hukum ketika menghadapi klaim korporasi atau negara.

Latar belakang usulan ini merujuk pada temuan-temuan awal yang menunjukkan lonjakan sengketa lahan. Data lapangan mengungkap bahwa banyak wilayah memiliki tumpang tindih izin antara perkebunan sawit dan kawasan konservasi. Konflik tidak hanya terjadi dengan pengusaha, tetapi juga antarmasyarakat lokal. Situasi ini menguras energi sosial dan menghambat realisasi janji agraria yang tertuang dalam undang-undang reforma.

Pengabaian standar data nasional berisiko memperlebar jurang ketidakadilan struktural. Masyarakat kecil seringkali kalah berdaya saat berhadapan dengan korporasi yang memiliki data peta lebih lengkap. Jika rekomendasi ini tidak diimplementasikan dengan serius, potensi eskalasi kekerasan fisik di lapangan akan terus meningkat. Stabilitas sosial di pedesaan sangat bergantung pada kejelasan legalitas aset yang terintegrasi dalam sistem tunggal.

Analisis Redaksi

Usulan satu peta dan satu data dari Komnas HAM menyentuh inti persoalan struktural birokrasi Indonesia yang selama ini silo. Data yang tersebar di berbagai kementerian menciptakan ruang abu-abu yang mudah dieksploitasi oleh kepentingan sempit. Tanpa integrasi sistem, upaya reforma agraria akan terus berjalan di tempat dengan beban konflik yang sama beratnya.

Waspaya terhadap resistensi birokrasi di lapangan menjadi poin penting untuk dipantau. Menyatukan data berarti mengurangi dominasi institusi tertentu atas informasi strategis lahan. Proses ini menuntut political will yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengorbankan ego sektoral demi keadilan akses lahan.

Langkah logis selanjutnya adalah pembentukan tim audit independen yang menggunakan satu peta nasional tersebut sebagai patokan hukum. Validasi sengketa harus berawal dari pemadanan data ini. Tanpa mekanisme penegakan hukum yang mengacu pada peta tunggal tersebut, usulan ini berisiko menjadi dokumen semata yang tidak memiliki daya guna praktis.