77 Negara Termasuk RI Walk Out Saat Pidato Netanyahu di Sidang PBB

Aksi walk out atau meninggalkan ruang rapat secara massal kembali menjadi sorotan tajam dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Insiden puncak terjadi pada Jumat dini hari (25/9) waktu Indonesia Barat, ketika 77 negara, termasuk delegasi Indonesia, keluar dari ruang sidang selama 41 menit pidato Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sekitar 1.000 diplomat yang hadir di aula menggunakan langkah ini sebagai bentuk protes diplomatik terhadap pernyataan yang dianggap tidak dapat diterima.

Rekaman aksi demonstratif di panggung Majelis Umum PBB ini bukan hanya menyangkal legitimasi narasi Israel. Beberapa delegasi, seperti Yordania dan Mesir, bahkan sudah tidak berada di aula sejak awal pidato Netanyahu dimulai. Israel mencatat angka keluar pintu ini secara resmi dalam laporan sidang mereka. Fenomena ini menunjukkan polarisasi yang semakin dalam di lingkaran diplomatik global saat membahas isu konflik Timur Tengah.

Tidak hanya pidato Netanyahu yang memicu reaksi serupa. Pada Selasa (22/9), kursi delegasi Iran nyaris kosong saat Presiden AS Donald Trump berpidato. Trump menyebut Iran memiliki pilihan antara kesepakatan damai atau menghadapi "kehancuran". Sehari kemudian, delegasi Kuba keluar dari aula setelah Trump menyebut negara mereka sebagai "negara gagal" dan menyatakan AS akan berupaya menjatuhkan pemerintahannya. Pada hari yang sama, satu-satunya diplomat AS di ruangan tersebut meninggalkan tempat duduknya ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian menuduh AS menargetkan warga sipil.

Aksi protes diplomatik ini memiliki landasan aturan main yang jelas. Rosa Freedman, profesor hukum dari Universitas Reading di Inggris yang mengkhususkan diri pada PBB, menegaskan bahwa walk out merupakan bentuk protes yang diizinkan. Menurut Freedman, selama dilakukan secara damai, tidak ada aturan yang mencegah negara untuk keluar masuk ruangan. Cambridge Dictionary mendefinisikan ini sebagai tindakan meninggalkan pertemuan resmi secara berkelompok untuk menunjukkan ketidaksetujuan.

Kehadiran sekitar 200 delegasi negara dan organisasi internasional di setiap sesi sidang membuat ruang podium Majelis Umum menjadi panggung geopolitik yang intens. Para pemimpin biasanya memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan negaranya atau memamerkan capaian. Namun, respons beragam dari delegasi lain membuktikan bahwa pidato-pidato tersebut kerap dibantah secara fisik melalui tindakan meninggalkan ruangan. Dinamika ini mengubah ruang sidang dari tempat diplomasi halus menjadi arena benturan kepentingan yang terbuka.

Analisis Redaksi

Angka 77 negara yang melakukan walk out saat pidato Netanyahu bukan sekadar statistik, melainkan indikator kuantitatif tentang tingkat isolasi diplomatik Israel di forum multilateral. Fakta bahwa negara-negara seperti Mesir dan Yordania meninggalkan ruangan sejak awal menunjukkan bahwa keberatan tersebut bersifat sistemik dan terkoordinasi, bukan reaksi emosional mendadak terhadap satu kalimat pidato. Kehadiran delegasi Indonesia di barisan walk out menegaskan posisi konsisten RI dalam menolak pelanggaran hukum humaniter internasional.

Dari sisi prosedur, keabsahan aksi ini diperkuat oleh pendapat ahli seperti Rosa Freedman. Ketiadaan larangan formal membuat walk out menjadi instrumen taktis yang aman bagi delegasi untuk mencatatkan keberatan tanpa risiko sanksi disiplin PBB. Hal ini menciptakan preseden di mana ketidaksepakatan total terhadap sebuah narasi negara anggota ditunjukkan melalui absennya kehadiran fisik di ruang sidang. Pola yang sama terlihat saat Iran dan Kuba memprotes pidato Donald Trump, menunjukkan bahwa dinamika saling protes ini bersifat timbal-balik antar blok kepentingan.

Dampak jangka panjang dari gelaran sidang ini adalah semakin erodernya fungsi konsensus di Majelis Umum PBB. Ketika podium utama digunakan oleh pemimpin negara untuk menyampaikan pesan ancaman atau celaan dan langsung disambut dengan gelombang keluar-masuk delegasi, substansi diplomasi menjadi terdistorsi. Masyarakat Indonesia perlu mewaspadai bahwa ketegangan fisik di New York ini adalah cerminan dari kebuntuan diplomasi terkait penyelesaian konflik di Timur Tengah yang belum menemukan jalan tengah selama beberapa dekade.