DPR Desak Bongkar Penyandang Dana Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Komisi XIII DPR mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk membongkar identitas penyandang dana di balik pembangunan fasilitas mewah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor. Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa temuan Ombudsman RI mengenai vila mini, pusat kebugaran, hingga rencana lapangan golf di dalam lapas merupakan indikasi kuat penyalahgunaan kewenangan yang sistematis.

Andreas meminta Kemenimipas tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif biasa. Ia menuntut pendalaman menyeluruh terhadap status bangunan, sumber pembiayaan, pihak pengguna, dasar penempatan, serta pejabat pemberi persetujuan. "Pemasyarakatan harus segera memastikan seluruh aspek tersebut," kata Andreas saat dikonfirmasi pada Kamis (24/9). Politikus PDIP itu menekankan bahwa pemeriksaan wajib menghasilkan kepastian hukum dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk Kepala Lapas.

Latar belakang kasus ini bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada Rabu (23/9). Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati mengungkapkan adanya kawasan bangunan mewah dekat rumah dinas Kalapas. "Di dekat rumah itulah berdiri beberapa rumah petak kayak vila mini, fasilitas lengkap dan juga dihuni warga binaan. Kami wawancara langsung," ujar Syafrida. Temuan mengejutkan lainnya adalah adanya konstruksi fasilitas gym dan rencana pembangunan shelter untuk mini golf, sebuah kemewahan yang jelas melanggar prinsip kesetaraan dalam pemasyarakatan.

Merespons cepat temuan tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Irjen Pol Mashudi membentuk tim khusus yang diterjunkan ke Lapas Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, pada Kamis pagi. Mashudi mengakui laporan mengenai keberadaan apartemen dan fasilitas hiburan tersebut sedang diverifikasi. "Saya bentuk tim pagi ini ada di Lapas Cibinong," ucap Mashudi. Langkah ini diambil setelah Ditjenpas menerima laporan rinci mengenai pelanggaran aturan tata ruang dan fungsi lapas oleh oknum internal maupun eksternal.

Dampak dari skandal ini meluas pada kepercayaan publik terhadap integritas institusi pemasyarakatan. Andreas mengingatkan pentingnya mengamankan barang bukti temuan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan lanjutan. Jika terbukti melanggar aturan, sanksi pemecatan menjadi opsi mutlak. "Serta mengembalikan pola penempatan sesuai ketentuan, dan memeriksa pihak yang memberikan maupun menerima kemudahan," tambah Andreas. Keberhasilan tindak lanjut dinilai dari kejelasan fakta, pemulihan tata kelola, dan berakhirnya operasional fasilitas ilegal tersebut.

Analisis Redaksi

Fenomena "lapas hotel" di Cibinong bukan sekadar isu disiplin pegawai, melainkan cerminan kegagalan pengawasan berlapis terhadap aliran uang haram masuk ke institusi negara. Ketika fasilitas sekelas vila dan mini golf bisa tumbuh subur di zona merah keamanan, artinya ada celah struktural yang dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan terorganisir untuk membeli kenyamanan tahanan kelas kakap. Ini mengindikasikan bahwa penjara masih diperlakukan sebagai komoditas dagang bagi mereka yang memiliki modal besar, sementara rakyat kecil tetap mendekam di sel sempit.

Pemerintah perlu waspada terhadap kemungkinan perusakan bukti atau permainan prosedur oleh oknum internal selama masa transisi penyelidikan. Tuntutan DPR agar hasil pemeriksaan bersifat transparan dan terukur menjadi kunci utama memulihkan kredibilitas Kemenimipas. Tanpa pengungkapan nama-nama penyandang dana—yang kemungkinan besar berasal dari jaringan korupsi atau narkotika—penindakan terhadap sipir saja hanya akan menjadi tebang pilih yang tidak menyentuh akar masalah ekonomi kriminalitas di balik jeruji besi.