Wali Kota Palu Dorong Pelaku UMKM Lapor Pungli, Pemkot Perkuat Pencegahan

Wali Kota Palu secara tegas meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk tidak ragu melaporkan setiap praktik pungutan liar yang mereka alami di lapangan. Permintaan ini mengiringi langkah Pemerintah Kota Palu yang terus memperkuat upaya pencegahan pungutan liar (pungli) terhadap kelompok usaha tersebut demi menjaga iklim bisnis yang sehat di ibu kota Sulawesi Tengah.

Seruan itu bukan sekadar imbauan kosong. Pemerintah daerah menyadari betul bahwa pelaku UMKM kerap menjadi sasaran empuk oknum-oknum nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan atau rasa takut pengusaha kecil terhadap birokrasi. Banyak dari mereka memilih diam dan membayar karena khawatir usahanya dipersulit saat mengurus perizinan maupun menghadapi razia mendadak.

Langkah penguatan pencegahan ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah kota dalam menata tata kelola pelayanan publik. Selama bertahun-tahun, praktik pungli tumbuh subur di celah-celah birokrasi yang berbelit. Tanpa intervensi langsung dari pimpinan daerah, rantai pemerasan terselubung ini sulit diputus hanya dengan mengandalkan pengawasan internal yang seringkali tumpul ke atas.

Pemerintah Kota Palu kini membuka ruang bagi para pengusaha kecil untuk bersuara. Wali Kota menekankan pentingnya keberanian melapor agar aparat penegak hukum dan satuan tugas sapu bersih pungli bisa bergerak cepat memproses aduan. Perlindungan terhadap identitas pelapor tentu menjadi syarat mutlak yang harus dijamin oleh pemerintah kota agar masyarakat merasa aman.

Bagi ribuan pelaku UMKM di Palu, kebijakan ini membawa angin segar sekaligus ujian kepercayaan. Jika mekanisme pelaporan berjalan transparan dan setiap aduan ditindaklanjuti tanpa tebang pilih, beban operasional mereka akan jauh lebih ringan. Sebaliknya, bila laporan hanya masuk ke laci meja birokrat, kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah kota akan runtuh seketika.

Analisis Redaksi

Imbauan agar pelaku UMKM berani melapor merupakan langkah awal yang tepat, namun sama sekali belum cukup. Persoalan pungli di tingkat akar rumput bukan sekadar masalah moral oknum, melainkan gejala dari sistem perizinan yang masih memberi ruang diskresi berlebihan kepada petugas lapangan. Selama prosedur birokrasi belum sepenuhnya dipangkas dan didigitalisasi, celah untuk memeras pengusaha kecil akan selalu terbuka lebar.

Kita perlu mewaspadai potensi jebakan formalitas dalam program pencegahan ini. Seringkali, pembentukan tim satgas atau pembukaan kanal pengaduan hanya berhenti sebagai seremonial untuk memenuhi tuntutan administrasi pusat. Indikator keberhasilan sesungguhnya terletak pada berapa banyak kasus yang berhasil diusut tuntas hingga ke pengadilan, bukan sekadar jumlah aduan yang masuk ke sistem.

Secara logis, langkah selanjutnya yang wajib diambil oleh Pemerintah Kota Palu adalah membangun sistem pelaporan anonim yang terintegrasi langsung dengan inspektorat dan kepolisian. Selain itu, audit berkala terhadap unit-unit pelayanan yang paling sering bersentuhan dengan UMKM harus dilakukan secara acak. Tanpa tekanan struktural yang nyata, imbauan lisan dari wali kota hanya akan menjadi angin lalu bagi para pelaku pungli yang sudah nyaman dengan zona nyamannya.