Senin, 2 November 2026 โ˜ผJakarta 29ยฐC
berita hari ini.

Sudaryono Klaim 60 Persen Kritik ke Prabowo di Medsos Berasal dari Robot Kendalian Oligarki

PolitikBudi SantosoBudi SantosoSumber: CNN Nasional
Budi Santoso
Budi Santoso
Editor

Tim kurasi konten viral yang menyeleksi berita paling relevan untuk pembaca.

Sudaryono Klaim 60 Persen Kritik ke Prabowo di Medsos Berasal dari Robot Kendalian Oligarki
BAGIKAN:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono secara terbuka menuding bahwa mayoritas kritik terhadap Presiden RI Prabowo Subianto di media sosial digerakkan oleh robot, bukan manusia sungguhan. Tudingan itu ia lontarkan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono pada Rabu (23/9), dengan menyebut para oligarki dan koruptor sebagai dalang di balik operasi tersebut.

Sudaryono yang juga menjabat Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah ini membeberkan angka spesifik terkait komposisi percakapan di ruang digital. "Namun sekarang ini mungkin 60 persen lebih itu isinya bukan orang, sehingga apa yang ramai di masyarakat kita ini kemudian ditentukan oleh yang bukan orang ini. Hari ini mau ramein apa itu kemudian yang bukan orang yang namanya robot," tegasnya dalam video tersebut.

Menurut pengamatan Sudaryono, terjadi pergeseran drastis dalam diskursus media sosial. Ruang publik digital yang sebelumnya diisi perdebatan antarmanusia kini berubah medan tempur akun-akun palsu. Akun-akun fiktif tersebut, kata dia, beroperasi terstruktur untuk menguasai isu-isu tertentu yang berlawanan dengan arah kebijakan pemerintah. Tujuannya satu: menyerang pemerintahan yang sedang berjalan.

Ia tidak ragu menunjuk hidung pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pengerahan mesin-mesin digital tersebut. "Dan semua robot-robot itu, itu semua dikendalikan oleh oligarki-oligarki, koruptor-koruptor yang tidak menginginkan Pak Prabowo itu kemudian terus bisa memimpin bangsa ini," ucap Sudaryono. Pernyataan ini mengindikasikan adanya keyakinan kuat di lingkaran Partai Gerindra bahwa serangan siber terhadap presiden bersifat sistematis dan bermotif politik tingkat tinggi.

Sebagai pembanding, Sudaryono mengangkat contoh konkret program pemerintah yang luput dari perhatian warganet. Upaya memperbaiki nasib guru-guru di Indonesia, menurutnya, sama sekali tidak menjadi buah bibir di media sosial. Ia menyimpulkan bahwa hujatan yang diterima Prabowo saat ini merupakan rekayasa algoritma. "Jadi Pak Prabowo dihujat, itu yang menghujat sebetulnya adalah bukan orang, tapi orang kemudian karena ramai, dia ikut," jelasnya. Efek penggiringan opini inilah yang membuat masyarakat asli ikut terseret arus.

Respons keras pun disiapkan. Sudaryono memastikan partainya tidak akan tinggal diam menghadapi fenomena ini. Ia menegaskan kesiapan Gerindra untuk melawan pihak-pihak yang dinilai menghalangi langkah Indonesia menuju status negara maju. Ancaman perlawanan ini menandakan eskalasi ketegangan antara kubu pendukung pemerintah dan kelompok oposisi di ranah digital.

Analisis Redaksi

Klaim bahwa 60 persen percakapan kritis di media sosial berasal dari robot merupakan pernyataan luar biasa yang menuntut pembuktian luar biasa pula. Tanpa data forensik digital independen atau audit algoritmik yang bisa diverifikasi publik, angka tersebut masih berdiri sebagai klaim politik sepihak. Mengategorikan seluruh kritik terhadap Prabowo Subianto sebagai produk mesin berpotensi mendelegitimasi hak konstitusional warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Narasi tentang oligarki dan koruptor yang mengendalikan pasukan siber memang memiliki akar realitas dalam sejarah politik digital Indonesia. Kampanye pendengung (buzzer) telah lama menjadi rahasia umum dalam berbagai kontestasi politik maupun pembentukan opini publik. Namun, menggunakan narasi ini sebagai tameng untuk menolak setiap bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah justru menciptakan preseden berbahaya bagi kesehatan demokrasi.

Langkah logis yang seharusnya diambil bukanlah sekadar deklarasi perlawanan di media sosial. Pemerintah maupun partai pendukung perlu mendorong lembaga independen untuk melakukan riset mendalam mengenai ekosistem bot di platform digital nasional. Jika benar ada operasi masif yang didanai kelompok tertentu untuk mendestabilisasi pemerintahan, bukti-bukti tersebut harus dibawa ke ranah hukum, bukan hanya dijadikan bahan retorika politik semata.

BERITA TERKAIT (Politik)

Meow! Tanya Nesi!
๐Ÿ˜ธ