Pemerintah Rancang Aturan Daur Ulang 82 Ribu Rumah Subsidi Bekas Sitaan Bank untuk MBR

Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah merumuskan aturan daur ulang kredit pemilikan rumah (KPR) untuk menjual kembali lebih dari 80 ribu unit rumah subsidi bekas yang disita bank akibat kredit macet kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia memastikan rancangan peraturan menteri tersebut kini sedang digodok. Beleid ini secara khusus mengatur mekanisme penjualan kembali rumah subsidi yang kosong, baik karena masalah gagal bayar maupun faktor alam. "Kita akan segera mengeluarkan rancangan Peraturan Menteri (dengan) recycle (daur ulang KPR) untuk mempercepat juga rumah subsidi bagi rakyat," kata Roberia dalam rapat evaluasi kinerja dan strategi penyaluran FLPP 2026 di Kantor BP Tapera, Senin (21/9) dikutip Detikproperti.

Roberia menyebutkan potensi rumah bermasalah yang bisa didaur ulang saat ini menembus angka lebih dari 80 ribu unit. Volume aset menganggur ini menjadi beban ganda. Di satu sisi bank menanggung risiko non-performing loan (NPL), di sisi lain ribuan MBR masih mengantre panjang untuk mendapatkan hunian layak dengan harga terjangkau.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho merinci jumlah pasti aset tersebut. Menurutnya, ada sekitar 82 ribu rumah subsidi yang kini menjadi aset bank dan berpotensi dijual kembali ke MBR melalui skema daur ulang KPR. Pihak perbankan sendiri telah memohon agar BP Tapera dapat menyalurkan lagi rumah-rumah tersebut. Setelah berpindah tangan ke MBR, setiap unit akan mendapat kode identitas baru sehingga turut menambah capaian realisasi program perumahan negara.

"Ada potensi 82 ribuan itu yang bisa di-recycle (daur ulang KPR), kalau bisa terealisasi sampai akhir tahun ini bisa menambah capaian realisasi (rumah subsidi)," ucap Heru. Target waktu hingga akhir tahun ini menunjukkan urgensi pemerintah membersihkan tumpukan aset bermasalah di neraca perbankan sekaligus mengejar target penyediaan hunian.

Meski berstatus barang bekas sitaan, rumah-rumah ini tidak akan dilepas apa adanya. Heru menegaskan bakal ada proses perbaikan terlebih dahulu sebelum unit-unit tersebut dijual ulang. Konsekuensinya, harga jual mengikuti nilai pasar saat ini, bukan lagi patokan harga subsidi awal. "Harganya harga sekarang dong, kan ada proses untuk perbaikan tentunya kan. (Masyarakat) nggak mungkin mau kalau as it is (seadanya)," ucapnya. Penyesuaian harga ini krusial agar kualitas bangunan tetap layak huni dan bank bisa menutup sebagian kerugian dari kredit macet sebelumnya.

Analisis Redaksi

Langkah mendaur ulang 82 ribu unit rumah subsidi adalah respons pragmatis terhadap dua masalah kronis: tingginya NPL sektor perumahan dan lambatnya realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Alih-alih membangun unit baru yang memakan waktu perizinan dan pembebasan lahan berbulan-bulan, memanfaatkan stok eksisting jauh lebih efisien. Pemberian kode identitas baru pada unit yang dijual ulang merupakan langkah administratif cerdas untuk menjaga akurasi data pencapaian program tanpa harus mendistorsi statistik pembangunan rumah baru.

Namun, pernyataan Heru soal penetapan harga jual mengikuti harga pasar saat ini menyimpan pekerjaan rumah besar. Daya beli MBR sangat terbatas. Jika selisih antara harga pasar setelah renovasi dan kemampuan bayar MBR terlalu lebar, skema daur ulang ini berisiko hanya menjadi wacana di atas kertas. Pemerintah harus merancang skema pembiayaan khusus atau subsidi tambahan agar rumah-rumah tersebut benar-benar terjangkau oleh sasaran utamanya.

Keberhasilan penerbitan peraturan menteri ini dalam waktu dekat akan menjadi ujian nyata bagi sinergi BP Tapera dan Kementerian PKP. Mengingat target realisasi ditarik hingga akhir tahun ini, birokrasi persetujuan beleid harus dipangkas habis-habisan. Perbankan juga perlu memberikan keringanan proses lelang agar transisi kepemilikan dari aset sitaan menjadi KPR daur ulang berjalan mulus tanpa hambatan legalitas yang berbelit.