Gerry Katon: Kebijakan Kuliah Gratis di PTS Perlu Dikaji untuk Jaminan Keadilan Akses Pendidikan

Akademisi Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Gerry Katon Mahendra, menyatakan bahwa kebijakan pendidikan gratis hingga bangku kuliah seharusnya memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta. Pernyataan ini dilontarkan sebagai tanggapan kritis terhadap arah kebijakan yang berpotensi mendiskriminasi institusi non-pemerintah dalam skema pembiayaan pendidikan.

Gerry menekankan bahwa definisi 'gratis' tidak boleh dimakankan secara sempit hanya untuk institusi milik negara. Jika skema ini hanya mengakomodasi universitas negeri, maka akan terjadi distorsi akses bagi jutaan mahasiswa yang selama ini bergantung pada kapasitas dan keberagaman pilihan di sektor swasta. Bagi Unisa, yang telah lama beroperasi sebagai lembaga pendidikan non-pemerintah, keberlanjutan operasional sangat bergantung pada kepastian hukum dan fiskal yang setara.

Konteksnya, ribuan perguruan tinggi swasta di seluruh Indonesia kini menjadi tulang punggung penyerapan lulusan sekolah menengah yang tidak tertampung di kuota terbatas perguruan tinggi negeri. Tanpa mekanisme subsidi atau hibah yang jelas dan inklusif, kebijakan pendidikan gratis berisiko menciptakan dua kelas masyarakat: mereka yang bisa mengakses fasilitas negara secara penuh, dan mereka yang harus menanggung biaya sendiri di sektor privat.

Gerry juga menyinggung aspek akuntabilitas. Jika pemerintah menggelontorkan dana untuk pendidikan tinggi, harus ada standar mutu yang transparan agar hak publik terpenuhi. Ruang bagi PTS bukan berarti menurunkan standar, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara tetap menghasilkan kualitas akademik yang bisa diaudit, tidak melulu berorientasi pada profit semata.

Perdebatan ini berdampak langsung pada rencana studi ratusan ribu calon mahasiswa di tahun akademik berikutnya. Ketidakjelasan regulasi membuat institusi swasta ragu memperluas program studi atau membangun infrastruktur baru, sementara calon mahasiswa menunggu kepastian biaya. Stabilitas kebijakan pendidikan menjadi kunci agar transisi ke masa depan tidak terhambat oleh konflik kepentingan antar lembaga.

Analisis Redaksi

Perhatian Gerry Katon terhadap posisi PTS bukan sekadar keluhan bisnis, melainkan alarm struktural. Jika negara mengambil alih kendali penuh atas pendidikan tinggi tanpa melibatkan sektor swasta, pasar pendidikan akan menyempit secara drastis. Data historis menunjukkan bahwa daya tampung negeri selalu kalah jauh dari permintaan. Mengabaikan PTS berarti membiarkan jutaan mahasiswa terdampar atau memaksakan standar biaya yang sama dengan institusi negara yang sudah disubsidi penuh, sebuah skema yang tidak realistis secara fiskal.

Langkah logis selanjutnya adalah pembongkaran struktur anggaran pendidikan tinggi untuk menciptakan skema hibah kompetitif. Alih-alih mendikotomkan 'gratis' sebagai milik eksklusif negeri, regulator harus menyusun kriteria pendanaan berbasis kinerja dan aksesibilitas. Tanpa ini, kebijakan mulia akan berubah menjadi instrumen diskriminasi yang justru memperlebar jurang kesenjangan sosial dalam bentuk yang baru.