4.922 Sekolah Sumatra Pulih, Tito Karnavian: Relokasi 97 Bangunan Mendesak
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Satu per satu siswa di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat kembali menyerap ilmu di ruang kelas pasca-bencana alam yang melanda wilayah tersebut. Hingga 22 September 2026, tercatat 4.922 sekolah terdampak telah beroperasi lagi, sebuah capaian signifikan namun belum tuntas sepenuhnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), menegaskan bahwa keberlangsungan proses belajar mengajar adalah prioritas utama di tengah sisa-sisa reruntuhan infrastruktur.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Bidang Pendidikan yang digelar di Posko Satgas PRR, Jakarta, pada Rabu (23/9). Ia mendengarkan langsung paparan progres dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti. Tito menekankan bahwa meskipun skala kerusakan masif, interupsi pendidikan tidak boleh berlanjut terlalu lama. "Good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi," ujar Tito dalam keterangan tertulis resminya.
Data rinci menunjukkan nuansa berbeda dalam status operasional sekolah-sekolah tersebut. Dari total 4.922 unit, sebanyak 4.821 sekolah telah kembali menempati gedung asal mereka secara penuh. Sementara itu, 99 sekolah lainnya masih bertahan menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu pembangunan permanen atau relokasi. Hanya dua sekolah yang siswanya terpaksa menumpang di bangunan lain atau memanfaatkan tenda tambahan untuk menutupi kekurangan kapasitas kelas darurat yang tersedia.
Kompleksitas pemulihan terlihat jelas ketika menyentuh aspek geografis dan logistik. Tito mengakui bahwa perbedaan kondisi lapangan, mulai dari akses jalan yang rusak hingga ketersediaan material konstruksi, membuat kecepatan pemulihan bervariasi antar-daerah. Besarnya volume pekerjaan—melibatkan ribuan satuan pendidikan—memastikan bahwa penyelesaian total mustahil terjadi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ia memerintahkan pendampingan intensif khusus bagi sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen guna mencegah ketimpangan lebih lanjut.
Salah satu titik krusial yang disorot tajam adalah nasib 97 sekolah yang lokasinya dinilai tidak lagi layak huni akibat risiko bencana susulan. Tito mendesak pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lahan pengganti agar proses rekonstruksi dapat berjalan tanpa hambatan birokrasi pembebasan tanah. "Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi," tegasnya. Selain isu lahan, identifikasi kerusakan akses berupa jalan dan jembatan juga menjadi fokus koordinasi lintas kementerian demi menjamin keselamatan perjalanan peserta didik.
Analisis Redaksi
Alokasi anggaran sebesar Rp5,6 triliun oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengindikasikan komitmen fiskal yang serius, namun efektivitasnya sangat bergantung pada eksekusi di tingkat lokal. Fakta bahwa ratusan sekolah masih mengandalkan struktur darurat dan puluhan lainnya butuh relokasi total memperlihatkan celah antara perencanaan pusat dan realitas lapangan. Tanpa percepatan penyediaan lahan oleh pemda, dana triliunan rupiah berpotensi tersendat dalam fase administrasi, bukan konstruksi. Ini menjadi ujian nyata bagi sinkronisasi kebijakan antara Mendagri sebagai koordinator satgas dan Kemendikdasmen sebagai pelaksana teknis.
Baca Juga: Pemulihan Infrastruktur Pendidikan Nasional
Langkah strategis berikutnya harus berfokus pada mitigasi risiko jangka panjang, bukan sekadar perbaikan sementara. Keberadaan 99 sekolah di ruang darurat dan 97 kandidat relokasi menuntut audit geologis independen sebelum pembangunan ulang dimulai. Jika tidak, Indonesia berisiko mengulang siklus bencana di lokasi yang sama. Publik berhak tahu apakah standar keamanan bangunan sekolah baru sudah disesuaikan dengan peta kerentanan gempa dan banjir terbaru, mengingat trauma kolektif masyarakat pascabencana belum pulih sepenuhnya.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

200 Warga Pondok Bambu Ikuti Sosialisasi Jemput Bola Perlindungan Sosial dan Desil

Ancol Transformasi Masjid Apung An-Nur Jadi Pusat Ibadah dan Silaturahmi Sosial

Cegah Balap Liar, Pemkot Jaksel Tutup Lima Akses JLNT Antasari Saat Akhir Pekan
