Serapan Beras Sentuh 99 Persen, BP BUMN Apresiasi Kinerja Bulog Jaga Stok Pangan Nasional

Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) memberikan apresiasi langsung kepada Perum Bulog atas capaian serapan hasil panen dalam negeri yang telah menyentuh angka 99 persen dari target penugasan pemerintah. Pencapaian ini menegaskan posisi Perum Bulog sebagai instrumen utama negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah dinamika pasokan global yang kerap bergejolak.

Direktur Pengelolaan Perum BP BUMN M Khoerur Roziqin menilai angka tersebut bukan sekadar statistik administratif. Capaian itu membuktikan komitmen nyata perusahaan pelat merah untuk hadir menyerap hasil panen petani sekaligus memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat luas. "BP BUMN mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Perum Bulog. Capaian serapan yang hampir menyentuh 100 persen ini menunjukkan komitmen Perum Bulog untuk hadir bagi petani," ujar Khoerur dalam keterangannya dikutip Selasa (22/9).

Secara rinci, data pengadaan memperlihatkan kinerja yang solid. Hingga saat ini, Perum Bulog telah menyerap lebih dari 3,9 juta ton setara beras dari total target penugasan sebesar 4 juta ton. Volume tersebut terkumpul dari pembelian 7,7 juta ton gabah kering panen (GKP) dan 35,8 ribu ton beras. "Setiap ton gabah yang diserap berarti kepastian pasar dan harga bagi petani, sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah," kata Khoerur. Penugasan ini sendiri mencakup rantai proses dari hulu sampai hilir demi menjamin stabilitas pangan sepanjang tahun.

Kinerja penyaluran berjalan beriringan dengan sisi pengadaan. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Perum Bulog mencatatkan realisasi lebih dari 810 ribu ton beras atau mencapai 98 persen dari target 828 ribu ton. Program SPHP ini dinilai berperan krusial dalam menahan laju kenaikan harga beras agar tetap terjangkau oleh konsumen. Dua fungsi strategis berjalan bersamaan: menyerap gabah petani dan menyalurkan pangan ke masyarakat melalui stabilisasi harga maupun bantuan pemerintah.

Di sektor bantuan sosial, mesin distribusi Perum Bulog bergerak cepat. Penyaluran Bantuan Pangan periode Februari-Maret 2026 telah tuntas dengan tingkat penerimaan 99,7 persen, mencakup 662 ribu ton beras dan 133 ribu liter minyak goreng yang diterima Penerima Bantuan Pangan (PBP). Untuk periode Juli-September 2026, realisasi sudah menembus 682 ribu ton atau 68,44 persen dari pagu 997 ribu ton. Pemerintah kini kembali menugaskan penyaluran Bantuan Pangan periode Oktober-Desember 2026 dengan volume rencana sebesar 997 ribu ton beras. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat hingga akhir tahun.

"BP BUMN mendukung penuh penugasan penyaluran Bantuan Pangan periode Oktober-Desember 2026 kepada Perum Bulog. Dengan cadangan beras hasil serapan dalam negeri yang kuat, kami yakin Perum Bulog mampu menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. BP BUMN akan terus mengawal agar pelaksanaannya berjalan optimal," tegas Khoerur. Ia menambahkan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi solid bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, BP BUMN, TNI, dan Polri. "BP BUMN akan terus mendukung Perum Bulog dalam menjalankan perannya sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional, demi mewujudkan swasembada pangan," ucap dia.

Analisis Redaksi

Angka serapan 99 persen dari target 4 juta ton merupakan sinyal kuat bahwa intervensi negara di sektor ketahanan pangan masih berfungsi efektif. Ketika harga gabah di tingkat petani sering kali anjlok saat panen raya akibat tengkulak yang bermain harga, kehadiran Perum Bulog sebagai pembeli siaga menjadi jaring pengaman ekonomi pedesaan. Tanpa mekanisme serapan ini, jutaan petani kecil akan kehilangan daya tawar dan terjerat siklus kemiskinan struktural setiap musim panen tiba.

Namun, tantangan sesungguhnya ada pada eksekusi penyaluran kuartal terakhir tahun ini. Target 997 ribu ton beras untuk periode Oktober-Desember 2026 menuntut presisi logistik tingkat tinggi. Keterlambatan distribusi sepekan saja bisa memicu spekulasi harga di pasar tradisional. Sinergi dengan TNI dan Polri yang disebut Khoerur mengindikasikan bahwa pemerintah mengantisipasi potensi gangguan distribusi di lapangan, baik berupa hambatan birokrasi daerah maupun praktik penimbunan oleh oknum tertentu.

Ke depan, BP BUMN perlu memastikan bahwa tingginya volume serapan dan penyaluran ini diimbangi dengan efisiensi biaya operasional. Cadangan beras yang melimpah tidak boleh hanya menjadi kebanggaan administratif jika kualitas penyimpanan menurun atau membebani keuangan negara secara berlebihan. Swasembada pangan yang diucapkan Khoerur hanya akan bermakna apabila ditopang oleh tata kelola gudang yang modern dan sistem distribusi yang bebas dari kebocoran.