Kasatpol PP Kabupaten Tangerang Dilaporkan ke Polda Banten atas Dugaan Pelecehan Seksual Anak Buah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang, Ana Supriyatna, kini berhadapan dengan proses hukum setelah dilaporkan ke Polda Banten atas dugaan pelecehan seksual terhadap anak buahnya yang berinisial B. Laporan ini mengonfirmasi bahwa ruang kerja pejabat daerah tidak selalu menjadi tempat yang aman bagi bawahan.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahile Hutapea membenarkan adanya laporan tersebut. Pihak kepolisian bergerak cepat merespons pengaduan ini. "Hari ini akan diterbitkan surat perintah tugas, sehingga penyidik nanti akan mendalami terkait dengan laporan ini," ujar Maruli, Selasa (22/9).

Peristiwa yang memicu laporan itu terjadi di ruang kerja Kasatpol PP Kabupaten Tangerang pada Rabu (2/9). Maruli menjelaskan kronologi awalnya: pelapor bertemu dengan Ana Supriyatna, lalu Ana menjulurkan tangannya kepada korban. Pelapor menyambut uluran tangan tersebut. Namun, setelah jabat tangan itu, pelapor mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual dan sempat memberontak. "Korban tidak terima kemudian membuat laporan," kata Maruli.

Penyelidikan tidak akan berhenti pada satu nama saja. Maruli menegaskan pihaknya bakal meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk membongkar kasus ini secara utuh. Pemeriksaan juga dirancang untuk memastikan apakah ada korban lain atau tidak. "Kita akan bertanya, terutama dari si pelapor, apakah melihat, mendengar, mengetahui ada korban lain yang diperlakukan sama," ujarnya.

Dari sisi birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat, menyatakan lembaganya telah menerima laporan dari korban mengenai dugaan tindakan pelecehan di lingkungan Satpol PP. "Saat ini sedang dalam proses penanganan," kata Beni saat dikonfirmasi. Ia menambahkan bahwa BKPSDM akan memanggil Ana Supriyatna untuk dimintai keterangan. "Nanti akan dilakukan pemanggilan," ujarnya.

Beni memastikan kondisi psikologis pelapor relatif stabil. Korban disebutnya sudah membaik dan kembali bekerja seperti biasa. "Saat ini korban masih baik-baik saja, masih melaksanakan kegiatan bekerja," ungkapnya. Menariknya, pegawai Satpol PP menunjukkan sikap tegas lewat pemasangan poster solidaritas di kantor mereka. Terkait kemungkinan sanksi kepegawaian terhadap Ana, Beni belum bisa memberikan kepastian. "Ini kan masih dalam proses. Keputusannya belum ada, kita masih dalam proses penanganan," jelasnya.

Analisis Redaksi

Kasus ini memperlihatkan keberanian seorang bawahan melawan atasan langsungnya di lingkungan institusi penegak ketertiban daerah. Fakta bahwa dugaan pelecehan terjadi di ruang kerja Kasatpol PP meruntuhkan asumsi bahwa pelanggaran semacam ini hanya terjadi di ruang tertutup tanpa pengawasan. Respons cepat Polda Banten dengan menerbitkan surat perintah tugas pada hari yang sama menunjukkan keseriusan aparat menangani laporan kekerasan seksual di lingkungan pemerintahan.

Pemasangan poster solidaritas oleh pegawai Satpol PP bukan sekadar aksi simbolis. Langkah ini menandakan pergeseran budaya kerja di instansi pemerintah daerah, di mana rekan sekerja mulai menolak diam ketika melihat ketidakadilan menimpa kolega mereka. Sikap ini krusial karena seringkali korban pelecehan di tempat kerja memilih bungkam akibat takut kehilangan posisi atau menghadapi tekanan hierarki birokrasi yang kaku.

Yang perlu diwaspadai sekarang adalah potensi konflik kepentingan dalam pemeriksaan internal oleh BKPSDM. Proses pemanggilan Ana Supriyatna harus berjalan transparan agar tidak berubah menjadi formalitas administratif belaka. Secara logis, jika penyelidikan polisi menemukan bukti kuat atau korban tambahan, Pemkab Tangerang akan dipaksa mengambil langkah lebih jauh berupa nonaktif sementara Kasatpol PP demi menjaga objektivitas penyidikan dan melindungi para pegawai di bawah komandonya.