ICP Melonjak, Bahlil Pastikan Harga Pertamax dan BBM Nonsubsidi Ikut Naik Sesuai Pasar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi seperti Pertamax akan terkerek naik mengikuti lonjakan Indonesian Crude Price (ICP) yang dipicu dinamika pasar global. Pernyataan tegas ini ia sampaikan di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (22/9), tepat ketika harga minyak dunia menembus level US$100 per barel.

Mekanisme harga BBM nonsubsidi memang terikat langsung pada pergerakan ICP. Kenaikan maupun penurunan harga minyak mentah dunia secara otomatis akan tercermin pada harga jual di tingkat konsumen. "Kalau harga minyak nonsubsidi itu mengikuti harga pasar. Kalau harga pasar globalnya itu ICP-nya naik, otomatis dia akan naik," ujar Bahlil kepada wartawan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa koreksi ke bawah juga pasti terjadi apabila ICP ikut turun.

Kekhawatiran terhadap lonjakan harga ini bukan tanpa dasar. Kontrak berjangka minyak mentah Brent untuk pengiriman November tercatat naik 22 sen atau 0,22 persen menjadi US$100,57 per barel pada pukul 00.21 GMT atau 07.21 WIB, berdasarkan laporan Reuters. Sementara kontrak WTI untuk pengiriman Oktober yang berakhir pada Selasa naik tipis 2 sen atau 0,02 persen menjadi US$95,8 per barel. Pemicu utamanya adalah peluang pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pekan ini.

Di tengah ancaman kenaikan tersebut, pemerintah berupaya meredam kecemasan publik melalui dua langkah konkret. Pertama, Bahlil menjamin ketersediaan cadangan BBM tetap berada pada standar minimal yang mampu memenuhi kebutuhan selama 18 hingga 21 hari. Kedua, Ketua Umum Partai Golkar itu memastikan tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite hingga akhir 2026. Kepastian ini, menurut Bahlil, datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

PT Pertamina Patra Niaga bergerak serentak menyelaraskan kebijakan tersebut. VP Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyatakan dalam keterangan resmi pada Sabtu (12/9) bahwa perusahaan patuh penuh pada formula pemerintah untuk Jenis BBM Umum (JBU). Namun, bayangan angka yang memberatkan konsumen sudah mulai tergambar. Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto sempat menyebut harga BBM nonsubsidi berpotensi berada di kisaran Rp18 ribu hingga Rp20 ribuan per liter. "Harga Pertamax, Dex, dan lain-lain itu akan berkisaran antara di angka Rp18 ribu sampai Rp20 ribuan karena tidak ada, belum ada indikasi terjadi penurunan harga minyak dunia," kata Eko dalam acara media gathering di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jumat (11/9).

Beban fiskal negara akibat subsidi membuat Bahlil kembali menyuarakan imbauannya agar kelompok ekonomi menengah ke atas berhenti mengonsumsi BBM subsidi. Ia mencontohkan temuan polisi di Makassar berupa mobil Pajero dengan tangki yang telah dimodifikasi hingga mampu menampung sekitar 700 liter Pertalite. Bahan bakar dalam jumlah besar itu diduga kuat akan dijual kembali. "Ya cobalah kita pakai perasaan. Saya berkali-kali terus ini, ngomong ini. Jangan. Kasihan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ucap Bahlil. Ia menambahkan, "Masa sih kita enggak malu sama saudara-saudara kita yang harus mendapatkan subsidi BBM, tapi jatahnya diambil oleh orang yang mampu. Tidak hanya sampai ke sana. Diambil, dijual lagi."

Analisis Redaksi

Pernyataan Menteri ESDM ini mengonfirmasi satu realitas pahit bagi kelas menengah Indonesia: perlindungan harga hanya berlaku untuk mereka yang masuk kategori penerima subsidi. Ketika Brent menyentuh US$100,57 per barel dan WTI berada di US$95,8 per barel, mekanisme penyesuaian harga JBU akan berjalan otomatis. Proyeksi Eko Ricky Susanto tentang rentang harga Rp18 ribu hingga Rp20 ribuan per liter bukanlah skenario terburuk, melainkan kalkulasi matematis yang sangat mungkin terealisasi jika tensi geopolitik di Sidang Umum PBB gagal meredakan volatilitas pasar.

Temuan modifikasi tangki Pajero berkapasitas 700 liter di Makassar memperlihatkan betapa rapuhnya pengawasan distribusi BBM subsidi di lapangan. Imbauan moral dari seorang menteri jelas tidak cukup membendung kebocoran yang sudah terorganisasi menjadi praktik bisnis gelap. Selama selisih harga antara Pertalite dan BBM nonsubsidi semakin melebar akibat penyesuaian ICP, insentif ekonomi untuk melakukan penyelewengan justru akan kian menggila.

Langkah logis yang harus segera dieksekusi pemerintah adalah memperketat verifikasi digital di titik penjualan, bukan sekadar mengandalkan rasa malu masyarakat yang terbukti tak mempan. Jaminan cadangan 18-21 hari memang memberikan bantalan psikologis jangka pendek. Tetapi tanpa reformasi tata kelola distribusi yang radikal, beban APBN akan terus digerogoti oleh mereka yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi, sementara pengguna Pertamax dan Pertamina Dex dipaksa menanggung seluruh risiko fluktuasi pasar global sendirian.