BGN DIY Pecat Pegawai SPPG yang Meledek Siswi Korban Keracunan MBG Usai Dikecam Wapres Gibran

Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Daerah Istimewa Yogyakarta memberhentikan Gerardus Permanaditya, pegawai bagian pengawas keuangan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Dlingo, Bantul, setelah terbukti mengolok-olok siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang hilang ingatan akibat dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemecatan ini menjadi buntut dari video viral yang menuai kecaman keras Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Minggu (20/9).

Dalam video yang beredar luas tersebut, Gerardus tampak meledek sang siswi saat mencicipi menu ayam katsu. Ia bahkan menyebut hidangan itu dimasak sehari sebelum pengambilan gambar. Tindakan seorang petugas pengawas keuangan yang seharusnya menjamin mutu justru merendahkan korban anak-anak.

Reaksi Istana datang cepat. Wapres Gibran mengecam keras tindakan Gerardus melalui unggahan resmi di akun Instagram @gibran_rakabuming. "Perkataan oknum SPPG ini sangat disayangkan. Mari kita bersama menjaga ruang publik yang aman dan ramah bagi semua. Jangan sampai anak-anak justru menjadi korban perundungan," tulis Gibran. Unggahan itu menyandingkan video aksi Gerardus dengan rekaman kunjungan Gibran menemui langsung para korban keracunan MBG di Karo.

Koordinator Regional BGN DIY, Wirandita Gagat Widyatmoko, memastikan pemecatan itu sebagai langkah tegas menjaga standar perilaku dan etika seluruh jajaran penyelenggara MBG. Keputusan pemberhentian diumumkan secara resmi pada Minggu (21/9) malam. "Ini menjadi pelajaran bagi seluruh jajaran bahwa bekerja dalam Program MBG tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki etika, empati, sensitivitas, dan tanggung jawab dalam berkomunikasi," ujar Gagat.

Gagat mengingatkan setiap personel SPPG agar berhati-hati menggunakan media sosial. Pernyataan sembarangan dari satu petugas bisa merusak persepsi masyarakat terhadap keseluruhan program nasional ini. Ia menginstruksikan seluruh jajaran BGN Regional DIY untuk fokus meningkatkan kualitas pelayanan, menjalankan SOP, memperketat pengawasan keamanan pangan, dan menunjukkan disiplin tinggi kepada penerima manfaat.

Persoalan ini bukan sekadar urusan mulut seorang pegawai. Tragedi hilangnya ingatan seorang siswi akibat dugaan keracunan makanan adalah krisis kesehatan serius. Ketika petugas negara yang ditugaskan mengawasi gizi malah menjadikan penderitaan anak sebagai bahan olok-olok, runtuh sudah kepercayaan dasar masyarakat terhadap integritas aparat pelaksana di lapangan.

Analisis Redaksi

Pemberhentian Gerardus oleh BGN memang langkah taktis yang tak terhindarkan. Tekanan publik dan teguran langsung dari orang nomor dua di republik ini memaksa institusi bertindak cepat demi menyelamatkan muka program. Namun, memecat satu oknum tidak otomatis membersihkan potensi masalah sistemik dalam rekrutmen dan pembinaan mental petugas lapangan. Kemampuan teknis tanpa empati adalah bom waktu dalam program yang bersentuhan langsung dengan kelompok rentan seperti anak sekolah.

Perhatian publik kini tertuju pada mekanisme pengawasan internal BGN. Instruksi Gagat agar jajaran meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalankan SOP harus dibuktikan dengan audit berkala, bukan sekadar imbauan tertulis pascaskandal. Jika insiden di Dlingo ini dibiarkan berlalu tanpa evaluasi menyeluruh terhadap standar perekrutan pengawas keuangan SPPG, kasus serupa tinggal menunggu giliran muncul di daerah lain.

Langkah paling mendesak saat ini adalah memastikan nasib siswi di Karo mendapat penanganan medis dan pemulihan psikologis maksimal. Nasib karier Gerardus sudah selesai di meja BGN DIY. Tetapi tanggung jawab negara terhadap korban keracunan MBG baru saja dimulai. Publik akan terus mengawasi apakah pemerintah benar-benar menempatkan keselamatan anak di atas citra program semata.