Bahlil: Prabowo Dorong Produksi BBM dari Batu Bara untuk Hadapi Ketidakpastian Geopolitik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia membeberkan alasan kuat di balik dorongan Presiden Prabowo Subianto untuk memproduksi bahan bakar minyak dari batu bara. Langkah ini bukan sekadar eksperimen, melainkan strategi pertahanan energi nasional menghadapi ketidakpastian geopolitik global yang terus mengancam stabilitas pasokan.

Bahlil menjelaskan gagasan tersebut lahir dari keharusan mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik. "Terkait dengan membuat gas ataupun minyak lewat batu bara itu berangkat dari pemikiran bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, maka kalau Presiden Prabowo berkata, ini adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia," ujar Bahlil saat acara donor darah dalam rangka Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Balai Sudirman, Jakarta, pada 21 September lalu.

Kemajuan teknologi pengolahan menjadi kunci utama rencana ambisius ini. Menurut Bahlil, batu bara berkalori rendah yang selama ini dianggap kurang bernilai kini bisa diubah menjadi gas maupun minyak. Ia menunjuk China sebagai negara yang sudah lebih dulu mengekstraksi gas dari batu bara low calorie. "Sekarang teknologinya sudah canggih, di mana batu bara yang low calorie itu bisa menghasilkan gas maupun minyak. Nah, tapi ini kan kita akan tindak lanjut terus. Di beberapa negara seperti di China, itu gasnya sudah diambil dari batu bara low calorie," tuturnya.

Peluang pengembangan energi alternatif ini makin terbuka lebar berkat besarnya cadangan batu bara nasional. Tawaran kerja sama teknologi pun mulai mengalir deras dari berbagai perusahaan asing. "Beberapa perusahaan-perusahaan sudah melakukan penawaran kepada kami untuk melakukan kerja sama. Kita tahu bahwa potensi batu bara kita untuk melakukan teknologi itu sangat besar sekali. Ini pun yang dimaksudkan oleh Pak Presiden," ungkap Bahlil menegaskan antusiasme pasar internasional terhadap proyek ini.

Kementerian ESDM langsung bergerak cepat merespons arahan kepala negara. Bahlil memastikan lembaganya bakal menindaklanjuti setiap perintah Presiden demi meningkatkan ketahanan energi memakai sumber daya dalam negeri. Upaya ini sejalan dengan keberhasilan pemerintah menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026 melalui penerapan program biodiesel B50. Keberhasilan itu menjadi pijakan nyata untuk terus mengeksplorasi sumber energi lokal lainnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan pemerintah tidak hanya terpaku pada bahan bakar berbasis kelapa sawit. Produksi bensin berbahan batu bara masuk radar utama. Selain itu, pengembangan bensin berbasis etanol juga sedang dikaji serius dengan tahapan pencampuran mulai dari E10 hingga E50. "Kita ingin memanfaatkan produksi kita dalam negeri," kata Bahlil menutup penjelasannya soal arah kebijakan ketahanan energi nasional.

Analisis Redaksi

Arahan Presiden Prabowo untuk memproduksi BBM dari batu bara menandai pergeseran paradigma kebijakan energi nasional yang cukup radikal. Selama puluhan tahun, batu bara Indonesia hanya diekspor mentah atau dibakar langsung di pembangkit listrik. Mengubah komoditas ini menjadi bahan bakar cair berarti pemerintah ingin memutus rantai ketergantungan pada fluktuasi harga minyak dunia sekaligus memberi nilai tambah masif pada cadangan tambang domestik. Keberhasilan menghentikan impor solar lewat B50 pada Juli 2026 jelas memberikan kepercayaan diri politik bagi istana untuk melangkah lebih jauh.

Namun, realisasi proyek ini menuntut kewaspadaan tinggi. Teknologi konversi batu bara menjadi cairan membutuhkan investasi modal raksasa dan konsumsi air yang luar biasa besar. Pengalaman China yang dirujuk Bahlil memang membuktikan kelayakan teknis, tetapi jejak lingkungan dari proses tersebut kerap menuai kritik tajam. Pemerintah harus memastikan penawaran kerja sama dari perusahaan asing yang sudah masuk tidak sekadar menjadikan Indonesia sebagai lahan uji coba teknologi, melainkan membawa transfer pengetahuan yang utuh.

Langkah logis selanjutnya yang patut ditunggu publik adalah pembentukan peta jalan resmi oleh Kementerian ESDM. Tanpa kejelasan tenggat waktu, skema pendanaan, dan standar emisi yang ketat, wacana besar ini berisiko hanya menjadi retorika tanpa eksekusi. Diversifikasi ke etanol dari E10 hingga E50 menunjukkan pemerintah punya banyak opsi, tetapi fokus eksekusi tetap menjadi ujian sesungguhnya bagi kabinet Prabowo dalam mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan.