Tiga Bulan Diselimuti Asap Karhutla, Warga Kalimantan Selatan Merindukan Udara Segar

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan telah berlangsung selama tiga bulan tanpa henti. Ribuan warga terpaksa menghirup udara beracun setiap hari karena api yang membakar lahan gambut dan hutan belum juga berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh petugas di lapangan.

Selama rentang waktu tersebut, jarak pandang di sejumlah wilayah terdampak menyusut drastis. Aktivitas warga lumpuh. Sekolah-sekolah meliburkan muridnya, sementara pasar tradisional dan jalan protokol sepi dari hiruk-pikuk harian. Asap tebal berwarna kecoklatan menyelimuti langit sejak fajar hingga matahari terbenam, menciptakan suasana suram yang menekan psikologis masyarakat.

Kalimantan Selatan memang langganan karhutla saat musim kemarau tiba. Namun, durasi tiga bulan berturut-turut menandakan eskalasi yang memprihatinkan. Lahan gambut yang mengering menjadi bahan bakar sempurna bagi api yang menjalar di bawah permukaan tanah. Pemadaman dari udara maupun darat kerap kali hanya bersifat sementara sebelum bara kembali menyala tertiup angin.

Petugas gabungan dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan relawan terus berjibaku menyiram titik-titik panas. Keterbatasan armada pemadam dan luasnya area terbakar membuat pekerjaan mereka seperti menguras lautan dengan gayung. Hujan buatan pun sulit dilakukan karena minimnya potensi awan hujan di atas wilayah terdampak.

Dampak langsung dirasakan oleh kelompok paling rentan: balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Fasilitas kesehatan setempat mencatat lonjakan pasien dengan keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, dan sesak napas. Ekonomi rakyat kecil ikut terpukul ketika nelayan tidak berani melaut dan petani gagal panen akibat tertutupnya sinar matahari oleh pekatnya kabut.

Analisis Redaksi

Bertahannya karhutla selama tiga bulan di Kalimantan Selatan bukan sekadar bencana alam, melainkan cermin dari lemahnya pencegahan struktural. Selama pendekatan pemerintah daerah dan pusat masih berkutat pada pemadaman reaktif alih-alih restorasi ekosistem gambut secara menyeluruh, siklus tahunan ini akan terus berulang. Anggaran triliunan rupiah habis untuk menanggulangi asap, sementara akar masalah berupa pembukaan lahan ilegal dan tata kelola konsesi yang buruk jarang tersentuh hukum secara tegas.

Yang perlu diwaspadai sekarang adalah krisis kesehatan jangka panjang. Paparan partikulat halus dari asap gambut selama 90 hari lebih berpotensi meninggalkan kerusakan paru-paru permanen bagi anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Pemerintah harus segera mengevaluasi kelayakan lingkungan tempat tinggal warga dan memastikan distribusi masker berstandar N95, bukan sekadar masker kain tipis yang tidak mampu menyaring racun pembakaran lahan.

Langkah logis selanjutnya menuntut penegakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi maupun individu pembakar lahan. Data satelit dan peta konsesi sudah tersedia lengkap. Tinggal apakah aparat memiliki keberanian politik untuk memproses kasus ini hingga ke pengadilan. Tanpa penindakan keras, polusi udara mematikan ini akan tetap menjadi harga mahal yang dibayar rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak.