Ratusan Mahasiswa Segel Kampus UINSA Surabaya, Tuntut Rektor Achmad Muzakki Mundur

Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menyegel gerbang utama kampus mereka di Jalan Ahmad Yani, Wonocolo, Senin (21/9), sebagai puncak eskalasi demonstrasi yang menuntut Rektor Achmad Muzakki mundur dari jabatannya. Penyegelan ini menandai hari ketiga aksi massa setelah upaya mediasi sebelumnya gagal memberikan jawaban atas tuntutan yang dibawa mahasiswa sejak Rabu (16/9). Spanduk bertuliskan "Kampus ini disegel, sampai Muzakki turun. Kami di sini sampai Muzakki turun, reset UINSA" membentang di pintu masuk, sementara gedung rektorat berhasil diduduki dan orasi bergantian terus menggema di halaman.

Koordinator lapangan aksi sekaligus Sekretaris 1 Komisariat Tarbiyah PMII Cabang Surabaya Selatan, Koko Qurrahman Prakoso, menegaskan penyegelan ini adalah bentuk kecaman keras. Massa merasa diabaikan karena rektor tidak kunjung menemui mereka. "Untuk pintu masuk depan kami segel. Nah ini sudah termasuk ancaman keras bagi kami, ya. Karena sudah dua hari, ini yang hari ketiga, tidak ditemui sama sekali oleh Rektor, Prof Muzakki sendiri," kata Koko di lokasi. Ia menyebut langkah penutupan akses utama bertujuan memberikan tekanan langsung agar pimpinan kampus mau mendengarkan suara mahasiswa.

Sebelumnya, pihak kampus sempat mengirim Wakil Rektor dan staf rektorat untuk bermediasi. Namun hasil pertemuan itu ditolak mentah-mentah oleh massa. "Ada dari Warek dan staf rektorat, cuma itu jawabannya tidak memuaskan sebenarnya. Tidak memuaskan karena harusnya yang tertuju adalah rektor sendiri, Prof Muzakki," jelas Koko. Menurutnya, lebih dari 300 orang dari seluruh elemen mahasiswa UINSA terlibat dalam aksi ini. Mereka menilai kepemimpinan saat ini bermasalah. "Yang kami mau, yang kami mau karena sudah banyak kebobrokan yang terjadi semenjak periode Prof Muzakki. Sadar bahwa banyak keburukan, banyak hal-hal buruk terjadi semenjak awal periode sekalipun. Turun," ucapnya tegas.

Wakil Presiden Dewan Eksekutif Mahasiswa UINSA, Fadlurrakhman Fazle Purwardana, menyebutkan penyegelan dimulai sejak pukul 06.00 WIB. Aturan ketat langsung diberlakukan. "Kampus kami segel. Tidak ada aktifitas perkuliahan hari ini," kata Fadlurrahman ketika dikonfirmasi. Pegawai tenaga kependidikan hanya diizinkan masuk untuk absen dengan kendaraan diparkir di luar, sementara mahasiswa wajib menunjukkan identitas. Pernyataan ini sedikit berbeda dengan penjelasan Koko yang menyebut satu pintu masuk kecil atau gang dosen tetap dibuka agar perkuliahan bisa berjalan bagi yang membutuhkan, meski beberapa dosen memilih mengajar secara daring demi keamanan.

Aksi ini bukan sekadar gerakan emosional sesaat. Mahasiswa membawa delapan tuntutan utama yang sangat spesifik. Selain mendesak pencopotan rektor, mereka menuntut transparansi informasi publik terkait pembentukan PPID, pengusutan kasus Kopertais, serta evaluasi fasilitas mahasiswa baru. Kebijakan internal kampus juga menjadi sasaran protes, mulai dari penentuan Uang Kuliah Tunggal, kapasitas penerimaan mahasiswa, hingga aturan jam malam. CNNIndonesia.com telah berupaya mengonfirmasi Akh Muzakki perihal aksi ini, namun hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan respons.

Mahasiswa berencana menggelar aksi lanjutan dan diskusi strategis dalam waktu dekat. Mereka juga secara terbuka mendesak Kementerian Agama untuk turun tangan mengevaluasi polemik yang memanas di lingkungan UINSA ini.

Analisis Redaksi

Diamnya Achmad Muzakki selama tiga hari demonstrasi adalah blunder komunikasi yang fatal. Dalam tradisi pergerakan mahasiswa Indonesia, ketidakhadiran pimpinan kampus di tengah krisis justru dianggap sebagai bentuk arogansi institusional. Pengiriman wakil rektor tanpa mandat penyelesaian yang jelas hanya memicu frustrasi kolektif. Ketika 300 lebih mahasiswa dari berbagai elemen bersatu menuntut satu nama mundur, masalahnya sudah melampaui perbedaan pendapat biasa; ini adalah krisis kepercayaan total terhadap tata kelola kampus.

Delapan tuntutan yang diajukan menunjukkan bahwa akar masalah di UINSA bersifat struktural dan administratif. Isu seperti pembentukan PPID dan kasus Kopertais menyangkut kepatuhan hukum dan transparansi anggaran, bukan sekadar urusan kebijakan akademik sehari-hari. Protes terhadap Uang Kuliah Tunggal dan kapasitas penerimaan mahasiswa mengindikasikan adanya beban finansial yang dirasa tidak proporsional oleh civitas akademika. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa gerakan mahasiswa memiliki basis keluhan yang terukur dan sistematis.

Tanpa intervensi langsung dari Kementerian Agama selaku instansi pembina, kebuntuan ini berpotensi melumpuhkan kegiatan akademik lebih lama. Langkah paling logis yang harus segera diambil adalah audit independen terhadap delapan poin tuntutan tersebut, diikuti dialog terbuka yang difasilitasi pihak kementerian, bukan lagi utusan rektorat yang sudah kehilangan legitimasi di mata mahasiswa. Jika mekanisme ini tidak segera dijalankan, eskalasi aksi akan sulit dibendung.