Prabowo Dorong Bensin dari Batu Bara, Bahlil: Respons Geopolitik Tak Menentu

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengembangan bahan bakar minyak dari batu bara sebagai langkah konkret mengoptimalkan potensi energi domestik di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan kementeriannya langsung bergerak menindaklanjuti arahan tersebut demi memperkuat ketahanan energi nasional.

Bahlil membeberkan logika di balik kebijakan ini secara gamblang. Ia menjelaskan bahwa konversi batu bara menjadi gas maupun minyak lahir dari kekhawatiran terhadap kondisi geopolitik yang tidak menentu. "Terkait dengan membuat gas ataupun minyak lewat batu bara itu berangkat dari pemikiran bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu, maka kalau Presiden Prabowo berkata, ini adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia," ujar Bahlil saat menghadiri acara donor darah dalam rangka Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-81 di Balai Sudirman, Jakarta, Minggu (21/9).

Teknologi pengolahan batu bara kini sudah jauh melangkah. Bahlil menegaskan kecanggihan teknologi saat ini memungkinkan batu bara berkalori rendah atau low calorie untuk diekstraksi menjadi gas dan minyak. Praktik serupa, menurut dia, sudah berjalan di sejumlah negara. "Sekarang teknologinya sudah canggih, di mana batu bara yang low calorie itu bisa menghasilkan gas maupun minyak. Nah, tapi ini kan kita akan tindak lanjut terus. Di beberapa negara seperti di China, itu gasnya sudah diambil dari batu bara low calorie," tuturnya.

Respons pasar ternyata cukup cepat. Sejumlah perusahaan telah mengajukan penawaran kerja sama kepada Kementerian ESDM untuk mengembangkan teknologi pengolahan batu bara tersebut. Bahlil menilai tawaran ini masuk akal mengingat cadangan batu bara Indonesia sangat besar. "Beberapa perusahaan-perusahaan sudah melakukan penawaran kepada kami untuk melakukan kerja sama. Kita tahu bahwa potensi batu bara kita untuk melakukan teknologi itu sangat besar sekali. Ini pun yang dimaksudkan oleh Pak Presiden," kata Bahlil.

Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Prabowo sebelumnya menegaskan pemerintah tidak hanya bertumpu pada bahan bakar berbasis kelapa sawit, tetapi juga membidik produksi bensin berbahan dasar batu bara. Sang Kepala Negara bahkan mengklaim penerapan biodiesel B50 berhasil menghentikan impor solar sejak 1 Juli 2026. Capaian itulah yang dijadikan landasan untuk terus mencari sumber bahan bakar alternatif dari dalam negeri.

Langkah diversifikasi juga menyasar etanol. Bahlil menyebutkan pemerintah tengah menyusun tahapan penerapan campuran etanol dalam bensin, mulai dari E10 hingga E50. "Kita ingin memanfaatkan produksi kita dalam negeri," tegasnya. Seluruh rangkaian kebijakan ini diarahkan pada satu muara: mengurangi ketergantungan terhadap impor melalui optimalisasi sumber energi domestik.

Analisis Redaksi

Arahan Presiden Prabowo untuk memproduksi bensin dari batu bara menunjukkan pergeseran paradigma pengelolaan energi nasional. Selama puluhan tahun, batu bara hanya dipandang sebagai komoditas ekspor bernilai tambah rendah atau bahan bakar pembangkit listrik. Mengonversinya menjadi BBM cair berarti pemerintah sedang berupaya mengubah posisi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi produsen energi olahan. Keberhasilan program biodiesel B50 yang diklaim menghentikan impor solar per 1 Juli 2026 tampaknya memberi kepercayaan diri bagi istana untuk bereksperimen lebih jauh pada sektor hulu energi fosil.

Namun, ambisi ini membawa tantangan teknis dan ekonomis yang tidak ringan. Teknologi coal-to-liquid memang sudah terbukti di China, tetapi skala investasi yang dibutuhkan sangat masif. Fakta bahwa beberapa perusahaan sudah menawarkan kerja sama kepada Kementerian ESDM mengindikasikan adanya minat pasar, tetapi kelayakan finansial proyek semacam ini sangat bergantung pada harga minyak dunia. Ketika harga minyak global anjlok, biaya produksi BBM dari batu bara bisa jauh lebih mahal dibandingkan impor langsung. Pemerintah perlu menghitung betul titik impas agar kebijakan ini tidak justru membebani anggaran negara.

Dari sudut pandang lingkungan, rencana ini berpotensi memicu perdebatan baru. Ekstraksi energi dari batu bara kalori rendah umumnya meninggalkan jejak karbon yang signifikan. Langkah selanjutnya yang paling logis adalah menunggu rincian kajian teknis dari Kementerian ESDM, termasuk skema pendanaan, pemilihan mitra perusahaan, serta peta jalan integrasi antara bensin batu bara dengan rencana penerapan campuran etanol E10 hingga E50. Tanpa transparansi data yang memadai, narasi kemandirian energi ini berisiko berhenti sebatas wacana politik belaka.