Dini Rahmania Desak Kemenag Segera Benahi Persoalan Rektor UINSA

Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania secara tegas meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengevaluasi dan membenahi persoalan yang tengah melingkupi rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA). Desakan ini muncul sebagai bentuk intervensi legislatif langsung terhadap tata kelola perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Langkah Dini Rahmania menyoroti adanya masalah struktural yang memerlukan perhatian serius dari kementerian. Permintaan evaluasi ini bukan sekadar imbauan rutin, melainkan sinyal kuat bahwa dinamika internal di tubuh kepemimpinan kampus tersebut telah menarik perhatian parlemen.

Komisi VIII DPR RI memiliki mitra kerja strategis dengan Kementerian Agama, termasuk mengawasi seluruh kebijakan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia. Posisi UINSA sebagai salah satu universitas Islam negeri tertua dan terbesar menjadikan setiap gejolak di dalamnya sangat relevan dengan kepentingan publik.

Pembenahan yang diminta mencakup aspek tata kelola dan kepemimpinan institusi. Ketika seorang anggota dewan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap posisi rektor, hal itu mengindikasikan adanya potensi keretakan dalam manajemen kampus yang berdampak pada mutu layanan akademik.

Mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan di lingkungan UINSA menjadi pihak pertama yang merasakan dampak dari ketidakstabilan kepemimpinan ini. Proses belajar mengajar serta riset ilmiah membutuhkan iklim birokrasi yang stabil agar kualitas lulusan tetap terjaga sesuai standar nasional.

Analisis Redaksi

Intervensi anggota dewan terhadap urusan rektor sebuah perguruan tinggi menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal di lingkungan Kemenag belum berjalan optimal. Seharusnya, inspektorat jenderal kementerian mampu mendeteksi dan menyelesaikan friksi manajerial sebelum masalah tersebut membesar hingga harus ditangani oleh komisi di parlemen. Fakta bahwa Dini Rahmania perlu turun tangan membuktikan adanya celah dalam sistem pelaporan dan penyelesaian konflik di tingkat direktorat jenderal terkait.

Evaluasi yang dilakukan Kemenag nanti tidak boleh sekadar formalitas administratif. Publik berhak mengetahui parameter apa saja yang digunakan untuk menilai kinerja rektor UINSA saat ini. Transparansi dalam proses evaluasi ini menjadi kunci agar hasil akhirnya dapat diterima oleh seluruh sivitas akademika tanpa menimbulkan polemik baru yang justru memperkeruh suasana kampus.

Secara logis, langkah selanjutnya adalah pembentukan tim independen oleh Kemenag untuk melakukan audit tata kelola secara komprehensif. Jika hasil evaluasi menemukan pelanggaran prosedur atau penurunan kinerja yang signifikan, pergantian kepemimpinan menjadi keniscayaan demi menyelamatkan reputasi institusi. Sebaliknya, jika tuduhan tidak terbukti, kementerian wajib memberikan klarifikasi publik agar nama baik pimpinan kampus segera dipulihkan.